Prinsip Bacagub Jabar Jeje Membangun Jawa Barat

Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jawa Barat (Jabar) Jeje Wiradinata akan memperkuat pola hubungan daerah dan provinsi. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antara kota/kabupaten.

"Saya bupati dua periode dan pernah sebagai anggota DPRD yang tahu pola hubungan Bupati kepada Gubernur," kata Jeje, usai menghadiri Haul Muasis dan Maulid Nabi Ponpes Miftahul Huda Karangsalam, Pangandaran, Senin (9/9/2024).

Ia berjanji akan mempertajam pola hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. "Mempertajam komunikasi antara gubernur dan bupati," katanya.

Menurut dia, rakyat Jawa Barat adalah rakyatnya Bupati atau Kabupaten. "Yang direct terhadap kebijakan yang menyentuh masyarakat sejahtera siapa? Ya berada di Kabupaten/Kota," terangya.

Jeje mengatakan Jabar ini menjadi provinsi yang bagus, namun tetap ada beberapa catatan. "Saya ngomong Jabar ini provinsi yang bagus. Tapi apa yang terjadi. Di Jabar masih banyak daerah-daerah yang IPM di bawah 70," katanya.

Selain itu, ia pun menyinggung Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang masih dibawah 15. "Di Jabar banyak APK Perguruan tingginya di bawah 15. Artinya, terjadi kesenjangan, antara Bandung Raya, Priangan Timur, Utara Raya, Bekasi Raya berbeda. Kesenjangan ini harus diselesaikan," kata dia.

Makanya, kata Jeje, Gubernur betul-betul memperhatikan kondisi yang ada di daerah. "Kalo kabupaten A IPM masih di bawah 20, diajak ngobrol yang benar. Daerah punya apa, dan pemprov bisa membantu apa. Dengan itu apa yang terjadi, Bandung nya maju, daerah juga maju," ucapnya.

Kemudian, setelah kesenjangan daerah merata desa menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Karena kekuatan ekonomi berada di desa.

"Desa mau diapain, apa yang harus dilakukan desa, penguatan aparatur desa, memperkuat ekonomi pedesaan itu harus benar. Maju desanya, daerah pun sama. Prinsip dasar itu yang harus dipahami," kata Jeje.

Karena, menurut dia, Ggubernur tidak punya komando langsung kepada masyarakat yang ada. Menurutnya, setiap wilayah memiliki garis kebijakan yang berbeda-beda.

"Tentu kondisinya berbeda. Kebutuhan Bandung dan kebutuhan Cianjur berbeda. Itu contohnya," ujarnya.

"Gak boleh enjoy masing-masing. Apalagi sekarang ini untuk mengajukan Bankeu susah. Padahal APBD Jabar sekitar Rp 40 triliun," ucapnya.

Ia menganggap saat ini Pemprov ada kesan terlalu sentral, padahal rakyat Gubernur ada di Bupati. "Harusnya daerah diajak dialog hal yang prinsip sebelum ada kebijakan anggaran. Kenapa begitu, karena saya bupati merasakan. Mau ketemu sama Gubernur aja susah bupati. Misalkan," lanjut dia.

Kata dia, otonomi kabupaten/kota tetap ada hirarki antara bupati dan Gubernur. Sementara itu, kewajiban Gubernur pembinaan terhadap kabupaten kota.

"Dengan begitu terjadi pembinaan. Gubernur itu mengevaluasi RAPDB yang diajukan kabupaten kota. Tapi dengan pola tadi lebih enak. Pasti terwujud Jabar yang sejahtera merata dan bahagia," katanya.