Kala Pemkot Bandung Resmikan 32 Kantor Baru

Masih teringat di benak kita, sebagian kantor di Balai Kota Bandung pernah mengalami kebakaran pada akhir 2022 lalu. Kini Kantor Bappelitbang, salah satu kantor yang dulu terbakar telah selesai direnovasi.

Selain meresmikan kantor Bappelitbang yang baru, Pemkot Bandung juga sekaligus meresmikan 31 gedung kantor lainnya pada level badan, dinas, kewilayahan, dan layanan kesehatan. Pembangunan dan renovasi tersebut kemudian diresmikan oleh Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono.

"Dari 32 gedung, hari ini diresmikan 23 gedung. Di antaranya terdiri dari puskesmas, kantor kelurahan, kecamatan, kantor perangkat daerah, dan fasilitas kesehatan. Sebelum tanggal 31 Desember 2023 saya yakin, 9 gedung lagi semuanya sudah selesai," kata Bambang, Kamis (28/12/2023).

"Kalau layak memang masih layak sebetulnya gitu ya, cuma tentunya ada beberapa bangunan di kewilayahan maupun yang di perangkat daerah yang perlu kita benahi ya. Kita perbaiki supaya betul-betul bisa memberikan kenyamanan dan keamanan buat pekerja, poin pentingnya itu," lanjutnya.

Bambang menyampaikan, pembangunan gedung tersebut berasal dari anggaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan total Rp127 miliar. Ia berharap, dengan bangunan yang baru, para petugas mampu memberikan pelayanan terbaik pada publik.

Sementara itu, guna mengantisipasi terjadinya kembali kasus kebakaran, Pemkot telah menyiapkan antisipasi dengan fasilitas keamanan yang lebih baik.

"Harus lebih meningkatkan kinerjanya, berikan yang terbaik untuk warga Kota Bandung. Pembangunan di Kota Bandung harus lebih akseleratif," ujar Bambang.

"Ada smoke detector dan APAR. Untuk Bandung Planning Gallery juga akan dibuka kembali. Tentunya ada aturan main, intinya harus saling menjaga fasilitas yang sudah disediakan," tambahnya.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menjelaskan pembangunan gedung perkantoran ada yang dilakukan mulai dari awal dan ada pula yang hanya direnovasi.

"Anggatan Rp127 miliar ini untuk mengakomodasi 32 gedung kantor. Ada kantor Disnaker, Bappelitbang, satu kantor kecamatan, 18 kantor kelurahan, beberapa puskesmas kategori renovasi berat dan sedang, serta layanan kesehatan dengan renovasi ringan. Paling besar anggarannya untuk Disnaker karena itu mulai dari nol atau awal," ujar Ema.

Ia menyebutkan, beberapa kantor yang dibangun mulai dari nol adalah kantor Kecamatan Kiaracondong, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kelurahan Jatihandap, Disnaker, dan dua puskesmas.

"Ada 14 kelurahan yang tempatnya tetap, tapi dibongkar dari nol. Lalu yang direhab berat itu kantor Bappelitbang, UPTD laboratorium kesehatan, Puskesmas Astanaanyar dan Tamblong. Kemudian, 32 UPT Puskesmas dengan rehab ringan," jelasnya.

DPRD Kota Bandung Dorong Aparat Tingkatkan Pelayanan

Sementara itu, pimpinan DPRD Kota Bandung pun telah mengunjungi gedung baru kantor Kecamatan Kiaracondong. Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha menyampaikan harapannya akan optimalisasi layanan masyarakat.

Ia mendorong agar aparat kewilayahan dengan gedung pemerintahan baru yang dinilai representatif itu, bisa meningkatkan pelayanan masyarakatnya.

"Pelayanan kepada masyarakat harus meningkat dan lebih maksimal dengan adanya Gedung Baru Kecamatan Kiaracondong," katanya.

Menurut Achmad, tempat publik baru di Kiaracondong tersebut harus aksesibel bagi masyarakat. Sehingga perlu tersosialisasikan dengan baik kepada warga Kota Bandung, khususnya Kecamatan Kiaracondong.

Rencananya, di lingkungan gedung pemerintahan yang menjadi kantor baru Kecamatan Kiaracondong tersebut akan juga dibangun Polsek dan Koramil. Sehingga ketiga Forkopimcam dapat saling bersinergi untuk melayani masyarakat.

"Jadi nantinya tempat ini akan menjadi perpaduan aparat dan kewilayahan, sehingga harus lebih nyaman dan pelayanan birokrat harus lebih optimal," katanya.

"Saya mewakili teman-teman di DPRD, mengapresiasi akan tugas-tugas yang telah dilakukan Bu Camat, yang terasa manfaatnya oleh warga," tambah Ahmad.

Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Iwan Hermawan menyebut Kecamatan Kiaracondong memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Menurutnya, pembangunan gedung pemerintahan yang representatif memang dibutuhkan.

"Juga sosialisasi perlu diberikan kepada masyarakat, memang butuh masa transisi, tapi warga juga perlu tahu adanya gedung pemerintahan baru di Kecamatan Kiaracondong," ujarnya.