.webp)
Pemerintah Kabupaten Bandun mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyajian dan pelaporan keuangan tahun 2021 dari Kementerian Keuangan RI. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna Bandung di Gedung Moch Toha Soreang, hari ini.
"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyajian dan pelaporan keuangan tahun 2021 dari Menteri Keuangan," kata Dadang dalam keterangan tertulis, Kamis (1/12/2022).
Dadang mengatakan pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras banyak pihak di jajaran Pemkab Bandung. Meskipun begitu, ia berpesan agar penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Bandung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ucapkan terima kasih kepada sekda, para asisten, para staf ahli, para kepala OPD, para camat, para kades dan juga seluruh ASN se-Kabupaten Bandung atas kerja sama semoga semakin Bedas," kata Dadang.
Ia mengatakan bahwa Opini WTP adalah salah satu indikator bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan keuangan negara inilah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
"Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Hal itu membuktikan bahwa segala yang diupayakan oleh pemerintah menghasilkan karya nyata yang dapat melayani berbagai kebutuhan masyarakat," kata Dadang.
Ia juga meminta kepada jajarannya untuk terus mempertahankan prestasi tersebut. Sebab ke depan, tantangan yang semakin berat bakal dirasakan.
"Ke depannya tantangan bagi kita semua akan semakin berat. Dinamika ketentuan dalam bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah selalu berubah-ubah. Kita harus senantiasa siap dan mampu menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku," katanya.
Dadang menegaskan agar setiap pegawai membudayakan perilaku bersih dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran negara. Sehingga manfaat dari anggaran yang ada bisa dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.
"Saya berharap penghargaan ini dapat dijadikan motivasi untuk terus bekerja dengan sebaik-baiknya, demi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan dapat selalu terjaga," tuturnya.
Terakhir, ia berharap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bandung II untuk memberikan masukan serta arahan untuk menyempurnakan kekurangan dalam penyusunan laporan keuangan di masa mendatang.
"Mari bersama-sama mempertahankan prestasi, tanpa melupakan kewajiban kita sebagai pelayan publik dengan memberikan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat," tutupnya.
(ncm/ega)
