.webp)
Program Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA) juga diharapkan bisa bersinergi dengan upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu dalam menangani masalah terkait TPPO atau trafficking. Mengingat, dua tahun lalu Pemkab Indramayu memulangkan 2 orang warga yang terlibat dalam masalah tersebut.
"Tahun lalu kami memulangkan 4 orang anak, 2 di antaranya dari Kabupaten Indramayu, bermula membaca informasi di medsos, akhirnya tergiur karena akan diberi gaji sebesar 5 juta dan bekerja di Surabaya. Selang 1 hari di Surabaya ternyata diterbangkan ke Papua untuk bekerja sebagai pemandu karoke selama 2 minggu, namun dengan ketidaknyamanannya akhirnya melapor ke sejumlah pihak dan Pemerintah Kabupaten Indramayu dan Polres Indramayu langsung merespons dan membawanya pulang," ujar Nina dalam keterangan tertulis, Selasa (18/10/2022).
Nina melanjutkan Pemkab Indramayu berupaya akan berkeliling desa dan sekolah untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tak hanya itu, pihaknya juga akan mengoptimalisasi kurikulum muatan lokal (Mulok) seperti beladiri sebagai perlindungan diri.
"Bahwa bagaimana pun anak-anak perempuan ini harus diberikan bekal, kemarin saya ngobrol sama Pak Sekda bahwa kayaknya kita ini harus ke sekolah-sekolah bagaimana Muatan Lokal untuk Self Defense mungkin belajar beladiri untuk meminimalisir terjadinya kekerasan," lanjutnya.
Sementara itu, untuk menguatkan pemberdayaan perempuan Pemerintah Kabupaten Indramayu telah memliki program unggulan yakni Perempuan Bedikari (Pe-Ri) dan Kredit Usaha Warung Kecil (Kru-wcil). Hal ini sebagai langkah konkret menjadikan perempuan atau Purwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Indramayu yang memiliki skill untuk berwirausaha dan mandiri dalam rangka mewujudkan Indramayu yang Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur dan Hebat (Bermartabat).
Senada dengan hal tersebut, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah bagian yang sangat penting dan diprioritaskan dalam pembangunan nasional. Hal ini lebih spesifik ketika melihat populasi perempuan dan anak di Indonesia menjadi kepentingan negara untuk terus diberdayakan. Sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Dasar (UUD) dan kebijakan yang diharapkan berdampak positif untuk kesejahteraan rakyat.
"Ketika melihat jumlah perempuan dan jumlah daripada anak-anak maka populasi bangsa ini sangatlah penting, perempuan dan anak untuk dilindungi dan diberdayakan. Tentu kalau kita melihat konsitusi kita UU Dasar Negara 1945 sudah memberikan komitmen luar biasa bagaimana pembangunan itu lebih berorientasi dan diprioritaskan pada keadilan, kesejahteraan dan pembangunan yang inklusivitas," kata Bintang.
Ia menambahkan menyelesaikan dinamika permasalahan populasi penduduk Indonesia yang lebih banyak perempuan dan anak adalah upaya dari pemerintah. Upaya tersebut bisa diselesaikan dengan program pembangunan nasional salah satunya adalah Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA).
Puspa menegaskan DRPPA adalah program yang mengintegrasikan perspektif gender dan pemenuhan hak anak baik dalam pembangunan penyelenggaraan pembangunan di desa. Tak berhenti di situ, pemenuhan anak juga diperhatikan dalam tata kelolaan pemerintahan di desa, pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
"Kalau kita berbicara desa ramah perempuan dan perlindungan anak ini sebenarnya sudah menjadi komitmen yang kita bangun dengan Kementerian Desa PDTT untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan anak. Saya menyampaikan apresiasi komitmen Bupati Indramayu tidak hanya menjadi dua desa yang di-launching hari ini, akan tetapi semua desa, mudah-mudahan kita fokus dulu, setelah ini model yang bisa direplikasi di kabupaten lainnya ini penting akan menjadi gerakan bersama, bagaimana mewujudkan desa-desa yang mandiri," tegasnya.
Bintang berharap pelaksanaan program DRPPA di Kabupaten Indramayu memberikan dampak yang positif untuk kesejahteraan masyarakat termasuk perspektif gender dan menjadi daerah yang dapat sejajar dengan keberhasilan pelaksanaan DRPPA di sejumlah wilayah di Indonesia.
"Karena di daerah lain program pembangunan yang kita bangun di tingkat akar rumput ini ke keberhasilannya luar biasa dalam hal 5 indikator, seperti pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berspektif gender, peranan ibu dan keluarga dalam mengasuh pendidikan anak, penurunan pekerjaan anak dan pencegahan perkawinan anak," harapnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Kepala DP3AKB Provinsi Jawa Barat Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka saat membacakan Sambutan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dikatakan permasalahan perempuan dan anak di Jawa Barat tidak terlepas dari sisi pendidikan, ekonomi, kesehatan, kekerasan, perkawinan anak, pola pengasuhan anak, akses perempuan dalam teknologi sampai dengan keterwakilan perempuan dalam politik dan dunia usaha.
Adanya pelaksanaan program DRPPA di Kabupaten Indramayu diharapkan dapat menjadi trigger untuk desa-desa lain di Jawa Barat. Termasuk melalui peran serta relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang akan menjadi ujung tombak sebagai penggerak di wilayahnya masing-masing.
"Relawan SAPA adalah pahlawan DRPPA yang mengkoordinir segala kegiatan yang berasal dari kelembagaan, organisasi dan kelompok masyarakat, saya pun menyakini bahwa para relawan SAPA ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen serta integrasi dan dituangkan dalam SK dari desa maupun lurah," tukasnya.
Untuk diketahui, 2 desa di Kabupaten Indramayu yang dijadikan Pilot Project Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (DRPPA) meliputi Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg dan Desa Singaraja, Kecamatan Indramayu. Dalam kesempatan ini, 2 desa di Kabupaten Cirebon juga diresmikan sebagai pelaksanaan DRPPA.
Turut hadir dalam kegiatan ini, yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Kamil, Bupati Indramayu Nina Agustina Da'i Bachtiar, Bupati Cirebon Imron Rosadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, jajaran Kementerian PPPA RI, para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Indramayu dan se-Kabupaten Cirebon.
(fhs/ega)
