.webp)
Sejumlah prestasi dan penghargaan telah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang selama di bawah kepemimpinan Bupati Dony Ahmad Munir dan Wakil Bupati Erwan Setiawan, periode 2018-2023.
Sedikitnya ada 50 penghargaan baik ditingkat provinsi maupun nasional berhasil diraih Pemkab Sumedang dalam menghadirkan dan menciptakan good governance di Kabupaten Sumedang.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang M. Yusuf Sahrulloh mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemkab Sumedang berhasil meraih penghargaan hampir di seluruh aspek penyelenggaraan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di antaranya pelayanan publik terbaik atau pelayanan prima tingkat nasional dari KemenPAN RB," ungkap Yusuf kepada detikJabar, Sabtu (26/3/2022).
Kemudian, lanjut Yusuf, Pemkab Sumedang meraih rangking kedua se-Indonesia dalam hal implementasi program pengendalian gratifikasi triwulan III yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2021.
Dalam hal ini, ada 12 komponen yang dinilai atau dimonitor oleh KPK. Diantaranya dari mulai aturan, SK UPG, golongan UPG, diseminasi, e-learning, sosialisasi, Bimtek, titik rawan, mitigasi risiko, stakeholder, pelaporan dan penanganan pelaporan.
"Pemkab Sumedang meraih nilai sempurna atau 100 untuk semua komponen dari hasil monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi triwulan III KPK tersebut," terang Yusuf.
Penghargaan lainnya berkenaan dengan pencegahan stunting di masyarakat pada 2021. BKKBN kerjasama dengan Habibie Institue for Public Policy and Governance dan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia memberikan penghargaan kepada Kabupaten Sumedang sebagai peringkat kedua Tingkat Nasional dalam kategori penggunaan teknologi informasi melalui inovasinya, yakni berupa penggunaan aplikasi e-Simpati.
Aplikasi e-Simpati merupakan sebuah sistem Informasi yang telah terintegrasi untuk pencegahan stunting. Aplikasi itu dapat mempermudah tugas dari para kader posyandu di lapangan sehingga Dinas Kesehatan dapat menganalisa dan memberikan rekomendasi dalam mengatasi stunting di setiap kecamatan dan desa.
Yusuf menyebutkan, saat Bupati Sumedang dan Wakil Bupati baru menjabat pada tahun 2018, angka stunting di Kabupaten Sumedang mencapai 32,4 persen. Kemudian, angka tersebut terus mengalami penurunan dengan 24 persen pada tahun 2019, 17 persen pada tahun 2020 dan 11 persen pada tahun 2021.
"Pemkab Sumedang terus berupaya menekan angka stunting di Kabupaten Sumedang dimana untuk target pada tahun 2023 bisa turun menjadi 9 persen," paparnya.
Prestasi lainnya, kata Yusuf, Kabupaten Sumedang mendapat apresiasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terbaik pertama ditingkat nasional dan mendapatkan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Awards dari KemenPAN RB.
Selain itu dalam pengelolaan kepegawaian, Pemkab Sumedang meraih terbaik pertama pelaksanaan sistem meritrokasi dan pengelolaan kepegawaian tingkat nasional yang menandakan bahwa kabupaten Sumedang sudah melaksanakan kebijakan manajemen kepegawaian berdasarkan aspek kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
Sementara dalam hal pengelolaan keuangan negara, Pemkab Sumedang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 7 kali berturut-turut.
"Hal itu sebagai bukti atau bentuk keseriusan Pemkab Sumedang dalam pengelolaan keuangan, transparansi keuangan, akuntabilitas keuangan, tertib dan patuh terhadap peraturan," paparnya.
Yusuf mengucapkan terima kasih kepada warga Sumedang lantaran berkat doa dan kerja keras semua elemen masyarakat sehingga Sumedang meraih banyak prestasi yang berbuah penghargaan.
"Sumedang menjadi semakin dikenal dan penghargaan ini memacu semua pegawai untuk bekerja keras lagi dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik, selain itu berkat penghargaan yang diraih saat ini Kabupaten Sumedang mendapatkan DID (dana insentif daerah) terbesar se-Jawa Barat. DID tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumedang," pungkasnya.
(mso/bbn)
