Tok! Masterindo Wajib Bayar Rp56 M untuk 1.000 Lebih Karyawan

Tok! Masterindo Wajib Bayar Rp56 M untuk 1.000 Lebih Karyawan

Wisma Putra - detikJabar
Rabu, 05 Okt 2022 14:35 WIB
Sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Kota Bandung
Sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Kota Bandung (Foto: Wisma Putra/detikJabar)
Bandung -

PT Masterindo Jaya Abadi harus membayar pesangon sebesar Rp56 miliar lebih untuk 1.000 lebih karyawan yang menggugat pihak perusahaan dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan dengan agenda putusan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Kota Bandung, Rabu (5/10/2022). Dalam putusannya, majelis hakim memutuskan jika perusahaan harus membayarkan pesangon karyawan sebanyak satu kali

"Harus membayarkan lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta sekian," kata majelis hakim sambil mengetukkan palunya.


Meski dalam perkara ini buruh menang, Ketua KSPSI DPD Jabar Roy Jinto Ferianto mengatakan, putusan itu kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan gugatan para buruh.

"Putusan satu kali ketentuan, dia pake Ciker, Undang-Undang Cipta Kerja bukan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, sedangkan gugatan kita dua kali. Kalau putusan ini sudah terang benderang ini diputuskan berdasarkan UU Cipta Kerja PP 35 Tahun tahun 2021," kata Roy Jinto usai persidangan.

Roy menyebut, jika berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2003 seharusnya dua kali pesangon.

"Sehingga putusan ini tidak sesuai dengan gugatan kita, makanya nanti kita setelah putusan ini kita akan mempertimbangkan apakah mengambil langkah kasasi atau kita terima, akan kita sampaikan ke teman-teman Masterindo," jelasnya.

"Itulah kerugian Undang-Undang Cipta Kerja, pasti pesangon akan berkurang," tambahnya.

Perusahaan Lakukan Banding ke MA

Kuasa Hukum PT Masterindo Jaya Abadi Pranjani H L Radja pihaknya akan melakukan langkah hukum ke Mahkamah Agung.

"Terkait putusan ini perusahaan akan lakukan upaya hukum, karena putusan tidak sesuai fakta hukum, perusahaan memilki hak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum di Pengadilan Hubungan Industrial sehingga akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung agar keadilan, kepastian ini sesuai dengan sebagaimana mestinya bagi para pihak yang berperkara di PHI," ujar Radja.

Pihaknya mengaku kecewa karena perusahaan dirugikan, tapi pihaknya harus menghormati hasil sidang ini.

"Jelas kita sangat kecewa, bagaimana mungkin hakim memutus perkara tidak sesuai fakta persidangan, tapi kembali lagi kita juga harus hormati putusan pengadilan ini karena itu jadi kewenangan hakim dan masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan, itu adalah langkah yang akan kami lakukan untuk membuktikan siapa yang seharusnya memenangi perkara dalam kasus hari ini," ucap Radja.

Radja menegaskan, jika pihak perusahaan tidak pernah melakukan PHK massal terhadap karyawan.

"Putusan sementara dikabulkan satu kali PMPK yang tidak sesuai dengan fakta hukum karena perusahaan tidak pernah melakukan PHK terhadap karyawan," katanya.

(wip/yum)