Masterindo Jaya Abadi Bantah PHK Massal Karyawan Sepihak

Masterindo Jaya Abadi Bantah PHK Massal Karyawan Sepihak

Wisma Putra - detikJabar
Senin, 03 Okt 2022 14:25 WIB
Kuasa Hukum PT Masterindo Jaya Abadi Pranjani H L Radja
Kuasa Hukum PT Masterindo Jaya Abadi Pranjani H L Radja (Foto: Wisma Putra/detikJabar)
Bandung -

PT Masterindo Jaya Abadi angkat bicara terkait aksi demonstrasi seribuan buruh di depan PN Bandung, Kamis (29/9) lalu. Dalam aksi itu, buruh tuntut PHK massal sepihak, pembayaran THR hingga upah

Pihak perusahaan menyebut, tidak ada PHK sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kuasa Hukum PT Masterindo Jaya Abadi Pranjani H L Radja mengatakan, yang memutuskan hubungan kerja yakni karyawan sendiri dan memberi kuasa kepada serikat.

"Tidak pernah sama sekali perusahaan melakukan PHK terhadap 1.142 orang seperti yang disampaikan Ketua Serikat (DPD KSPSI Jawa Barat) Roy Jinto, karena hal tersebut tidak sesuai fakta hukum yang terjadi, harus diketahui adalah yang memohonkan putus hubungan kerja itu adalah karyawan sendiri yang beri kuasa kepada serikat dan menggugat kepada pengadilan," kata Radja kepada wartawan di PT Masterindo Jaya Abadi, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (3/10/2022).


Radja juga mengungkapkan, jika perkara ini sudah dimenangkan oleh pihaknya di tingkat Mahkamah Agung. Namun digugat kembali oleh pihak serikat buruh ke PHI Bandung dengan tututan yang sama.

"Di sini juga ada putusan kasai Mahkamah Agung yang amar putusannya jelas membatalkan putusan PHI tingkat pertama, bahwa putus hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan tidak ada karena gugatan mereka prematur. Sering sekali isu yang beredar sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang tak objektif kepada PT Masterindo Jaya Abadi ini, harusnya pemerintah dapat obyektif dalam memberikan pelayanan publik," ungkapnya.

Radja juga menyebut, pemerintah harus melihat keberlangsungan perusahaan karena masih ada 1.500 karyawan bekerja dan memerlukan situasi bekerja yang tenang karena mereka mempertaruhkan hidup dan masa depan keluarganya bekerja di perusahaan tersebut.

"Sebaiknya pemerintahan yang dipimpin Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui Kadisnaker Taufik Rahmat dapat lebih objektif melihat kondisi yang sesungguhnya, perusahaan ini harus diperhatikan karena sudah berikan devisa kepada negara, penyedia ekspor yang mewakili Indonesia di tengah kondisi pandemi yang berdampak kepada seluruh aspek, seperti yang dikatakan Pak Presiden harus didukung perusahaan dan karyawan yang difasilitasi dapat bekerja untuk melanjutkan hidupnya dan keluarganya," jelas Radja.

Gugat saat Pandemi COVID-19

Radja tak mengetahui motif buruh melalui serikat gugat perusahaan, namun itu terjadi saat pandemi COVID-19 terjadi dua tahun kebelakang.

"Pada saat pandemi COVID-19 tentu berdampak buruk lepada seluruh aspek, kami tak mengetahui bagaimana sumbernya mereka bisa gugat perusahaan, bahkan kita tahu informasinya dari buyyer, ada yang menginformasikan bahwa kita sedang ada permasalahan di pengadilan," ucapnya.

Radja menyebut, jika para karyawan itu mendapatakan informasi akan di PHK oleh perusahaan, padahal perusahaan tidak pernah ada niat untuk me-PHK karyawan.

"Setelah kita krosecek di bagian produksi bahwa ditemukan ada gerakan serikat meminta tanda tangan kepada karyawan untuk memberikan kuasa menggugat perusahaan, karena informasi dari karyawan tersebut perusahaan akan lakukan PHK massal, sedangkan tidak pernah terbukti perusahaan lakukan PHK dan rencana PHK tidak pernah dan hal ini menjadi kabur," paparnya.

Ia juga menyinggung terkait peran serikat buruh, dalam hal ini menurut Radja seharusnya serikat dapat jadi jembatan antara pengusaha dan karyawan dan jangan membuat gaduh.

"Saya minta tegas kepada pemerintahan untuk lakukan fungsinya, jangan sampai karena ada tekanan mau rencanakan dan segel perusahan karena ada hal yang saat ini berjalan di pengadilan, ayo kita hormati negara kita yang sudah memiliki lembaga yudikatif agar kepastian hukum itu dapat dirasakan oleh semua pihak," ucapnya.

Disinggung terkait, perusahaan tak bayarkan pesangon, THR tahun 2021 dan upah yang tidak dibayarkan, Radja membantah hal tersebut.

"Tidak benar dan harus dipertanggungjawabkan buktinya, karena seluruh karyawan yang statusnya bekerja di perusahaan semua dapatkan haknya baik itu gaji, THR tepat waktu, jangan sampai isu mereka menggoreng dan merusak ketertiban umum khususnya keberlangsungan usaha di Kota Bandung," tuturnya.

Radja mengungkapkan, jika poin-poin gugatan yang saat ini berjalan di pengadilan benar adanya, namun itu harus menunggu sampai ada putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap, karena status mereka berkaitan dengan hak-haknya, bagimana mungkin hak nya akan perusahaan berikan kalau misalkan status mereka bermasalah dengan perusahaan di pengadilan.

"Bagaimana mungkin perusahaan akan menyelesaikan kewajibannya sebelum adanya putusan tersebut, haruslah kita sama-sama jadi warga masyarakat yang tertib dengan hukum yang sedang berjalan di pengadilan," pungkasnya.

(wip/yum)