Kejaksaan Dianggap Perlu Ikut Selidiki Kasus Pembunuhan Yoshua

Dony Indra Ramadhan - detikJabar
Minggu, 25 Sep 2022 02:27 WIB
Arti Lie Detector yang Dipakai Periksa Tersangka Kasus Brigadir J
Ilustrasi Hukum (Foto: Getty Images/iStockphoto/AndreyPopov)
Bandung -

Penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo masih bergulir. Kejaksaan dianggap bisa ikut ambil bagian melakukan penyelidikan.

Hal itu diungkapkan Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (KaBAIS) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman B Ponto. Dalam diskusi panel di kampus Universitas Pasundan (Unpas) Bandung beberapa waktu lalu, dia berbicara soal Code of Silence di kepolisian.

Menurutnya, perlunya Kejaksaan ikut menyelidiki lantaran ada situasi psikologi di kepolisian yaitu Code of Silence di kepolisian. Dalam kasus ini, dia mencontohkan terjadinya penghilangan barang bukti dan rekayasa kasus.


"Sehingga untuk mencegah kasus Sambo ini terulang kembali pemeriksa dan terperiksa jangan ada dalam satu sistem, harus ada satu Institusi yang berbeda. Sepanjang pelaku pembunuhan adalah anggota Polri dan penyidikan oleh Polri inilah pentingnya penyidikan harus dilanjutkan oleh Kejaksaan. Kenapa harus dilakukan hal tersebut karena terjadi Code of Silence," ucap dia dalam keterangannya, Minggu (24/9/2022).

Perlunya Kejaksaan ikut menyelidiki juga selaras dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan. Inti dari Undang-undang tersebut yang mana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.

"Undang-undang ini belum sepenuhnya digunakan Kejaksaan karena undang-undang tersebut memberikan seluas-luasnya kewenangan Intelijen terhadap penegakan hukum dan untuk kepentingan penegakan hukum, Kejaksaan bisa masuk ke dalam penyidikan lanjutan karena Institusi Kepolisian sedang mengalami Code of Silence," tutur dia.

Dia menambahkan perlunya tindak lanjut penyidikan oleh Kejaksaan untuk kasus ini lantaran dikhawatirkan adanya kepentingan perorangan atau kelompok tertentu.

"Kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan kasus tertentu dapat dimanfaatkan untuk dilakukan penyidikan lanjutan dalam kasus Extrajudicial Killing (Pembunuhan di luar perintah pengadilan) yang dilakukan oleh anggota Polri, dan yang terakhir mengingat Kejaksaan adalah satu maka kewenangan penyelidikan dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyidikan lanjutan," tutur dia.

Sementara itu, Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid menambahkan dalam kasus Sambo ini, pelaku pembunuhan tidak bisa lepas dari jeratan hukum meski dalam praktiknya pelaku diperintah oleh atasan.

"Dalam kasus pembunuhan ada perintah atasan apakah pelaku boleh dimaafkan atau dihilangkan kesalahan pidana? Dalam beberapa yurispudensi tidak bisa. Mungkin bisa mengurangi tapi menghapuskan tidak bisa. Beda dengan pelanggaran biasa yang mungkin bisa dimaklumi, tapi untuk extrajudicial killing itu pembunuhan dengan kehendak," tutur dia.

Dia juga mendorong agar dilakukan penyelidikan lanjutan kasus ini. Dia menyoroti aspek pelanggaran HAM yang perlu ditindaklanjuti.

"Perlu penyidikan lanjutan? Menurut saya perlu. Kenapa? Karena ada perbedaan aspek materil dari pelanggaran HAM yang berat menurut UU HAM dan pelanggaran HAM berat menurut UU pengadilan HAM," katanya.



Simak Video "Berkas Sudah Lengkap, Ferdy Sambo Cs Segera Disidang!"
[Gambas:Video 20detik]
(dir/dir)