Pengakuan Kades di Sukabumi Usai Dipanggil Kejati Jabar

Pengakuan Kades di Sukabumi Usai Dipanggil Kejati Jabar

Siti Fatimah - detikJabar
Sabtu, 17 Sep 2022 13:24 WIB
Kantor baru Kejati Jabar di pusat Kota Bandung
Kantor Kejati Jabar di Bandung. (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikcom)
Sukabumi -

Dua kepala desa (Kades) di Kabupaten Sukabumi dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penjualan tanah negara di kawasan cagar budaya Kota Hiroshima 2 di Cireunghas dan eks Pusdiklat Secapa Polri Sukabumi 1993 di Sukalarang.

Kepala Desa Prianganjaya, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi Dadan Burhanudin mengatakan, dia memenuhi panggilan Kejati pada 13 September lalu. Dia mengatakan, pemanggilannya itu terkait klarifikasi penggunakan tanah negara eks Pusdiklat Secapa Polri Sukabumi 1993.

"Betul tanggal 13 September saya memenuhi undangan klarifikasi terkait dengan tanah yang dulunya ex pusdiklat Secapa Polri 1993," kata Dadan saat dikonfirmasi detikJabar, Sabtu (17/9/2022).


Tanah yang dipermasalahkan itu memiliki luas kurang lebih 250 hektare, yang masuk ke wilayah Desa Prianganjaya kurang lebih 80 hektare. Wilayah tersebut juga sebagiannya dikenal dengan sebutan Gunung Suta.

Dadan menjelaskan terkait perizinan untuk mendapatkan Wiup, Amdal, izin lingkungan hingga izin usaha produksi yang diduga dilakukan salah satu perusahaan bukan saat dia menjabat sebagai Kepala Desa Prianganjaya.

"Sebelum saya menjabat. Saya menjabat sebagai Kepala Desa Prianganjaya terpilih dan dilantik pada tanggal 12 Desember 2019 periode 2019-2025," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengaku tak menyimpan salinan dokumen terkait status tanah tersebut. Dokumen yang ia pegang hanya SPPT dan Letter C. Menurutnya, kepemilikan tanah-tanah itu tercatat perorangan.

"Saya tidak memegang copy atau dokumen terkait status tanah negara ex Pusdiklat Secapa Polri Sukabumi 1993, akta jual beli, maupun dokumen IUP-OP (perusahaan), karena saya tidak pernah menerima salinan dokumen dari instansi terkait. Di buku salinan Letter C di Desa kami tanah-tanah tersebut yang hari ini diduga atas nama orang per orang," tutupnya.

Sementara itu, detikJabar sudah berusaha menghubungi dan mengunjungi Kepala Desa lain yang juga dipanggil oleh Kejati terkait tanah negara di Situs Hiroshima 2, namun belum mendapatkan tanggapan.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat tengah mengusut kasus dugaan mafia tanah di Kota Sukabumi. Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Sukabumi diperiksa.

"Iya betul pemanggilan itu (dua kades)," ujar Kasipenkum Kejati Jabar Sutan Harahap kepada detikJabar, Jumat (16/9/2022).

(orb/orb)