Daftar Koruptor Bebas Bersyarat yang Wajib Lapor di Bapas Bandung

Daftar Koruptor Bebas Bersyarat yang Wajib Lapor di Bapas Bandung

Wisma Putra - detikJabar
Rabu, 07 Sep 2022 16:16 WIB
Zumi Zola kemudian dihukum 6 tahun penjara hingga pencabutan hak politik. (Foto: Instagram @gmpzo)
Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. (Foto: instagram)
Bandung -

Mantan napi koruptor sekaligus mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli bebas bersyarat di Lapas Kelas 1 A, Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.

Meski sudah menghirup udara segar, Zumi Zola diwajibkan melakukan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas 1 Bandung.

"Zumi Zola itu ada di Bapas Bandung (wajib lapornya), artinya Zumi Zola selama masa PB berdomisili di Bandung," kata Humas Ditjenpas Kemenkum HAM Rika Aprianti via sambungan telepon, Rabu (7/9/2022).


Selain Zumi Zola, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar, mantan Bupati Subang Odjang Sohandi, dan mantan Bupati Indramayu Supendi juga wajib lapor ke Bapas Bandung.

Sementara itu, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah wajib lapor ke Bapas Serang dan mantan jaksa di Kejagung Pinangki Sirna Malasari ke Bapas Jakarta Selatan.

"Atut kan di Serang, karena memang penjaminnya dan Atut akan berdomisili selama masa PB. Pinangki di Bapas Jakarta Selatan tergantung penjaminnya," ujarnya.

Wajib lapor yang akan dilakukan mantan napi korupsi ini dilakukan tergantung masa bimbingannya. Seperti Zumi Zola, bebas murninya 12 Desember 2023, berakhir masa bimbingannya 12 Desember 2024.

"Tergantung berakhir masa bimbingannya, Ratu Atut bebas murninya tanpa PB itu 8 Juli 2025, tapi kalau masa bimbingan berakhirnya 8 Juli 2026. Jadi bimbingan itu bebas murni ditambah satu tahun masa percobaan," jelasnya.

Wajib lapor ini merupakan bagian dari bimbingan untuk para mantan napi koruptor yang pernah ditahan di Lapas Kelas I A Sukamiskin.

"Wajib lapor itu bagian dari bimbingan, statusnya jadi klien pemasyarakatan bukan lagi narapidana, tentunya ada bimbingan apa saja yang dilakukan bersama Pembimbing Kemasyarakatan (PK), satu orang PK bakal pegamg satu klien," tuturnya.

"Aktivitasnya seperti apa? Salah satunya meskipun mereka sudah pinter nih, tetap ingatkan kembali aturannya. Aturannya tidak boleh lakukan pelanggaran, umum atau khusus, kalau terjadi tindak pidana lagi hak bersyaratnya bakal dicabut," pungkasnya.

(wip/orb)