Jaksa Eksekusi Komisioner KPU Jabar ke Bui

Jaksa Eksekusi Komisioner KPU Jabar ke Bui

Dony Ramadhan - detikJabar
Selasa, 09 Agu 2022 14:51 WIB
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok Titik Nurhayati ditahan di Rutan Sukamiskin.
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok Titik Nurhayati ditahan di Rutan Sukamiskin. (Foto: dok. Kejari Depok)
Bandung -

Jaksa mengeksekusi Komisioner KPU Jawa Barat Titik Nurhayati ke bui atas kasus dugaan korupsi penggunaan dana hibah kegiatan kampanye tahun 2015. Eksekusi dilakukan usai penetapan yang dilakukan majelis hakim.

Awalnya, Titik Nurhayati tak ditahan lantaran masih aktif sebagai Komisioner KPU Jabar. Namun, hakim dalam persidangan meminta agar Titik Nurhayati dijebloskan ke bui.

"Jadi awalnya memang terdakwa tidak ditahan. Namun hakim langsung mengeluarkan penetapan untuk penahanan," ucap Kasipenkum Kejati Jabar Sutan Harahap kepada detikJabar, Selasa (9/8/2022).


Jaksa mengeksekusi Titik Nurhayati sejak Senin (8/8/2022). Titik dititipkan jaksa di rutan wanita Bandung yang berada di kawasan Sukamiskin.

"Terhadap penetapan itu, dilakukan eksekusi terhadap terdakwa," tutur dia.

Sutan menuturkan pihak Titik melalui kuasa hukumnya mengajukan penangguhan. Namun, kata Sutan, upaya penangguhan masih dipertimbangkan sehingga Titik dieksekusi ke bui lebih dulu.

Sekadar diketahui, Titik yang juga mantan Ketua KPUD Depok ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggunaan dana hibah kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015.

Titik mendapat dana hibah dari Pemkot Depok berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok per tanggal 23 Maret dan 30 Oktober 2015. Ia disebut melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Ketua KPUD Kota Depok.

Kasi Pidsus Kejari Depok Mohtar Arifin mengatakan pada tahun 2015, KPUD Depok mendapatkan total dana hibah sejumlah Rp 44.965.962.000 dari Pemkot Depok. Adapun Titik menggunakan dana hibah atas kegiatan fasilitas kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015 berupa pekerjaan debat terbuka pasangan calon dan iklan media massa cetak dan media massa elektronik tahun anggaran (TA) 2015.

"Sebagaimana telah diuraikan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 817.309.091,- (delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah)," tuturnya.

Titik dikatakan mengubah metode lelang menjadi penunjukan langsung. Ia juga melakukan penyusunan nilai HPS dengan menyalin dari angka-angka yang sudah ada di Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) revisi 1 tanpa melakukan survei dan komunikasi secara langsung kepada pihak terkait.

"Tanpa melakukan survei dan komunikasi secara langsung kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara," sambungnya.

(orb/orb)