Buron Kasus Korupsi, Eks Pejabat Aceh Ditangkap di Ciamis

Dony Indra Ramadhan - detikJabar
Selasa, 24 Mei 2022 20:03 WIB
Eks Pejabat Aceh yang buron ditangkap di Ciamis.
Eks Pejabat Aceh yang buron ditangkap di Ciamis (Foto: Istimewa).
Bandung -

Buronan kasus korupsi di Aceh ditangkap tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar. Mantan pejabat pemerintahan di Kabupaten Bener Meriah, Aceh ini ditangkap saat sembunyi di area perkebunan Ciamis.

Buronan bernama Ami Aristoni (44) tersebut ditangkap tim gabungan dari Kejagung, Kejati Jabar dan Kejari Ciamis. Dia ditangkap saat bersembunyi di kawasan Jalan Raya Ciamis Banjar, Warung Jeruk, Kabupaten Ciamis pada Selasa (24/5/2022) pagi.

"Yang bersangkutan merupakan DPO asal Kejaksaan Negeri Bener Meriah Aceh," ucap Kasipenkum Kejati Jabar Sutan Harahap kepada detikJabar.


Sutan menuturkan Ami Ristoni merupakan mantan Sekretaris Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah. Dia terlibat kasus korupsi dengan kerugian mencapai Rp 754 juta.

Pada tahun 2018, vonis kasasi Mahkamah Agung (MA) terbit. Dalam putusannya, hakim MA menjatuhkan satu tahun dan denda Rp 50 juta.

"Yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara Bersama-sama yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 754.000.000," tutur Sutan.

Sutan menuturkan sejak vonis itu terbit, terpidana tersebut tak terdeteksi batang hidungnya. Hingga akhirnya, tim jaksa mendapati informasi keberadaan terpidana tersebut di sebuah rumah kontrakan di Ciamis.

"Bahwa DPO tersebut setelah didatangi rumah kontrakannya dengan didampingi RW, DPO tidak berada di rumah. Hanya istrinya saja," kata Sutan.

Tim kemudian melakukan penelusuran. Dari penelusuran tersebut, ternyata buronan tersebht sembunyi di area kebun.

"Setelah dilakukan penelusuran DPO berhasil ditangkap di kebun garapannya masih diwilayah domisili tersebut," ujarnya

Terpidana tersebut langsung dibawa ke Kejari Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan awal. Usai dilakukan pemeriksaan, buronan itu dibawa ke Kejati Jabar untuk selanjutnya dibawa ke Kejagung.

(dir/mso)