Putusan Mati Hakim PT Bandung Terhadap Herry Wirawan Singgung soal HAM

Dony Indra Ramadhan - detikJabar
Selasa, 05 Apr 2022 10:35 WIB
Terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak Herry Wirawan berjalan dalam ruangan untuk  menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2/2022). Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan vonis pidana seumur hidup kepada Herry Wirawan atas kasus pemerkosaan 13 santriwati dibawah umur sekaligus diminta membayar restitusi (santunan) kepada para korban. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc.
Herry Wirawan (Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI).
Bandung -

Hukuman pidana mati terhadap Herry Wirawan sempat menjadi sorotan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung punya alasan terkait hukuman pidana mati. Seperti apa?

"Menimbang, bahwa tentang pelanggaran hak, ketika terhadap seseorang terdakwa dijatuhkan pidana maksimal selalu terjadi pertentangan tentang pelanggaran hak atas terdakwa yang dijatuhi pidana maksimal. Namun penjatuhan pidana tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang juga telah melanggar hak orang lain yaitu hak para korban yang telah dilanggar," ujar hakim sebagaimana dokumen putusan seperti dilihat detikJabar pada Selasa (5/4/2022).

Putusan itu diketok hakim PT Bandung pada Senin (4/4). Hakim diketuai oleh Herri Swantoro dengan dua anggota majelis hakim. Dalam putusannya, hakim memvonis Herry Wirawan hukuman mati.


Soal hukuman mati ini, hakim berkeyakinan Herry WIrawan patut mendapatkan hukuman mati. Hal ini merujuk pada perbuatan terdakwa kepada 13 santriwati.

"Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan terhadap Terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Namun pidana tersebut yang dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan terdakwa," tutur hakim.

"Sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa mengenai pidana mengenai pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP yang hingga kini masih berlaku di Indonesia," ujar dia.

Di samping itu, kata hakim, hukuman mati yang diberikan kepada Herry Wirawan bukan semata-mata adanya unsur balas dendam. Lebih dari itu, sambung dia, hukuman diberikan sebagai upaya melindungi masyarakat.

"Pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa, namun secara umum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan serupa yang dilakukan oleh terdakwa," katanya.

Hukuman mati terhadap Herry Wirawan ini sebenarnya sudah termuat dalam tuntutan jaksa saat itu. Bahkan Komnas HAM sempat menolak Herry Wirawan dihukum mati.

"Komnas HAM tidak setuju penerapan hukuman mati karena bertentangan dengan prinsip HAM," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Rabu (12/1/2022).

Akan tetapi, kini majelis hakim PT Bandung menganulir hukuman seumur hidup Herry Wirawan menjadi hukuman mati. Hakim beralasan hukuman mati tersebut demi memenuhi rasa keadilan bagi korban.

(dir/mso)