6 Fakta Terbaru di Balik Vonis Mati Herry Wirawan

Dony Indra Ramadhan - detikJabar
Selasa, 05 Apr 2022 05:15 WIB
Terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak Herry Wirawan berjalan dalam ruangan untuk  menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/2/2022). Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung menjatuhkan vonis pidana seumur hidup kepada Herry Wirawan atas kasus pemerkosaan 13 santriwati dibawah umur sekaligus diminta membayar restitusi (santunan) kepada para korban. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc.
6 fakta terbaru kasus pemerkosa 13 santriwati Herry Wirawan (Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)
Bandung -

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung memperberat hukuman Herry Wirawan dari penjara seumur hidup menjadi hukuman mati. Adapun sejumlah fakta baru terungkap atas putusan tersebut. Apa saja?

1. Vonis Mati

Pemerkosa 13 santriwati di Bandung Herry Wirawan divonis hukuman mati. Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengabulkan banding dari Jaksa.


"Menerima permintaan banding dari jaksa/penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," ucap hakim PT Bandung yang diketuai oleh Herri Swantoro sebagaimana dokumen putusan yang diterima detikJabar, Senin (4/4/2022).

Dalam dokumen tersebut, pembacaan vonis diputuskan dalam sidang terbuka pada hari ini. Hakim dalam putusannya juga memperbaiki putusan PN Bandung yang sebelumnya menghukum Herry Wirawan hukuman seumur hidup.

"Menetapkan terdakwa tetap ditahan," tutur hakim.

2. Restitusi Dibayar Herry Wirawan

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menganulir hukuman penjara seumur hidup Herry Wirawan menjadi hukuman mati. Selain hukuman mati, Herry Wirawan juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian atau restitusi.

"Membebankan restitusi kepada terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede," ucap hakim PT Bandung sebagaimana dokumen putusan yang diterima detikJabar, Senin (4/4/2022).

Kembali ke restitusi. Adapun biaya restitusi sendiri totalnya mencapai Rp 300 juta lebih. Setiap korban yang jumlahnya 13 orang akan mendapatkan restitusi dengan nominal beragam.

Sebelumnya dalam putusan hakim PN Bandung memutuskan bila pembayaran restitusi dibebankan kepada negara. Namun, hakim PT Bandung tak sepakat bila pembebanan restitusi dialihkan ke negara.

"Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan untuk membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Bahwa hal ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku," kata hakim.

Hakim menjelaskan ada empat elemen utama dari restitusi di antaranya ganti kerugian diberikan kepada korban atau keluarga, ganti kerugian materiil dan atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya, dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Bahwa di samping hal tersebut di atas, pembebanan pembayaran restitusi kepada negara akan menjadi preseden buruk dalam penanggulangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Karena pelaku kejahatan akan merasa nyaman tidak dibebani ganti kerugian berupa restitusi kepada korban dan hal ini berpotensi menghilangkan efek jera dari pelaku," kata hakim.

3.Yayasan Tak Dibubarkan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung tak mengabulkan banding Jaksa soal pembekuan yayasan milik Herry Wirawan. Hakim berpandangan pembekuan tersebut merupakan persoalan lain yang tak ada kaitannya dengan perbuatan biadab Herry Wirawan.

"Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berkeyakinan sama dengan majelis hakim tingkat pertama. Bahwa yayasan merupakan subyek hukum tersendiri," ucap hakim PT Bandung yang diketuai oleh Herri Swantoro sebagaimana dokumen putusan yang diterima detikJabar, Senin (4/4/2022).

Hakim menjelaskan bahwa pendirian hingga pembubaran yayasan sudah diatur sebagaimana ketentuan perundang-undangan tentang yayasan. Sehingga, tak serta merta dijatuhi hukuman tambahan dalam perkara ini.

Adapun yayasan yang dimaksud yakni yayasan yatim piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani.

"Dalam fakta persidangan yang terungkap adalah perbuatan terdakwa sebagai subyek hukum, bukan yayasan. Sehingga dengan demikian, pendapat hukum majelis hakim tingkat pertama diambil sebagai keyakinan majelis hakim tingkat banding," tutur dia.

4. Kekayaan Herry Wirawan Dirampas

Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung memvonis mati Herry Wirawan. Selain hukuman pidana yang diperberat, hakim juga merampas aset milik Herry Wirawan.

Perampasan aset tersebut tertuang dalam dokumen putusan yang diterima detikJabar pada Senin (4/4/2022). Dalam pertimbangannya, hakim yang diketuai Herri Swantoro itu menyebut perampasan aset Herry guna membayar biaya restitusi hingga kebutuhan korban.

"Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebankan untuk membayar restitusi kepada korban dan anak-anak korban, maka untuk hal ini diperlukan biaya, sehingga harta-harta milik terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede perlu dirampas untuk membiayai hal tersebut," ujar Majelis Hakim PT Bandung yang diketuai oleh Herri Swantoro.

Oleh sebab itu, hakim berkeyakinan bila harta kekayaan milik Herry baik benda bergerak maupun tetap dapat disita. Adapun aset tersebut meliputi Yayasan Yatim Piatu Manarul Huda, Madani Boarding School dan Ponpes Tahfidz Madani.

"Dapat dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan biaya pendidikan dan hidup anak-anak korban hingga dewasa atau menikah," kata dia.

5. Korban-Anak Diasuh Pemprov Jabar

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengirim korban serta anak hasil perbuatan Herry Wirawan dan korban diurus oleh pemerintah. Pengurusan oleh pemerintah itu asalkan mendapat izin orang tua dan dilakukan evaluasi berkala.

Hal tersebut sebagaimana putusan hakim PT Bandung yang diketuai Herri Swantoro sebagaimana hasil sidang banding pada Senin (4/4/2022). Ada 13 korban serta 9 bayi yang lahir akibat perbuatan Herry Wirawan.

"Menetapkan sembilan orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada pemerintah provinsi Jawa Barat cq UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing dengan dilakukan evaluasi secara berkala," ujar hakim sebagaimana dokumen putusan yang diterima detikJabar.

Hakim menyatakan evaluasi dilakukan secara berkala. Bila dalam hasil evaluasi ditetapkan korban dan anak korban siap mental dan jiwa, maka pengasuhan akan dikembalikan ke orang tua.

"Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya, dan situasinya telah memungkinkan, anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing," kata hakim.

6. Respons Herry Wirawan

Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung berkeyakinan Herry Wirawan patut diberikan hukuman mati. Lalu bagaimana sikap pemerkosa 13 santriwati itu usai hukumannya diperberat?

"Jadi kami selaku kuasa hukum HW belum menerima putusan resmi dari PT Bandung," ujar Ira Mambo kuasa hukum Herry Wirawan kepada detikJabar via pesan suara, Senin (4/4/2022).

Ira menuturkan sejauh ini pihaknya belum menerima salinan resmi putusan tersebut. Adapun putusan itu baru diketok hakim PT Bandung hari ini. Dalam putusannya, majelis hakim menghukum Herry Wirawan pidana mati.

"Kami akan menerima (salinan putusan) melalui kepaniteraan PN Bandung. Setelah kami memegang putusan barulah kami akan memberikan pendapat," tutur dia.

"Tentunya kami akan diskusi dahulu dengan HW," kata Ira menambahkan.

(dir/yum)