Jaksa Banding Vonis Seumur Hidup Herry Wirawan, Komnas PA Soroti Restitusi

Dony Indra Ramadhan - detikJabar
Senin, 14 Mar 2022 14:26 WIB
Ketua Komnas Pa Arist Merdeka Sirait
Ketua Komnas Pa Arist Merdeka Sirait (Foto: Dony Indra Ramadhan/detikJabar).
Bandung -

Jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas vonis seumur hidup yang dijatuhi hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung terhadap Herry Wirawan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyoroti soal restitusi korban Herry Wirawan.

"Ada sesuatu yang khusus ditetapkan adalah JPU itu menyangkut hak restitusi, itu sangat luar biasa, ini sesuatu yang baru dan sebenarnya itu sesuai UU juga, restitusi itu menyita aset dari si Wirawan itu, total untuk korban," ujar Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/3/2022).

Terkait restitusi ini, hakim PN Bandung sebelumnya telah memutuskan bila pembayaran restitusi senilai Rp 300 juta lebih itu dialihkan ke negara dalam hal ini Kementerian PPPA. Arist berpendapat bila negara dalam hal perkara ini hanya sebatas memberi kompensasi bukan restitusi.


"Karena pemerintah tidak membayar restitusi, dia kompensasi jadi artinya ketidakmampuan ya katakanlah Rp 7 juta atau Rp 14 juta kan hak perdata yang melahirkan ini anak dan yang dilahirkan juga anak, jadi hak-haknya tidak bisa terpenuhi. Kalau bicara tentang hasil penelitian LPSK itu tidak cukup, maka sebenarnya kompensasi itu harus diberikan oleh negara, di situlah kehadiran negara, jadi saya kira apa yang dilakukan Kejati Jabar untuk banding bahwa persoalannya hukuman mati atau seumur hidup itu enggak ada manfaatnya bagi korban," tutur dia.

"Hukuman mati misalnya, apa untungnya bagi korban, seumur hidup sekalipun tidak ada untungnya dia akan mengalami trauma sepanjang hidupnya," kata Arist menambahkan.

Oleh karena itu, sambung Arist, upaya banding khususnya berkaitan dengan restitusi perlu dilakukan. Sebab, hal itu menyangkut bagi para korban.

"Saat ini sedang dilakukan upaya banding untuk meminta Pengadilan Tinggi menyita seluruh aset untuk diserahkan kepada korban. Apapun yang ada di situ, ditambah kompensasi yang dimintakan kepada Kementrian PPPA. Tapi, tadi bandingnya soal hal restitusi yang dijamin UU," kata dia.

Komnas PA juga mengapresiasi langkah JPU dalam memberikan tuntutan mati sebelum divonis seumur hidup oleh hakim. Menurut dia, tuntutan hukuman mati dinilai sudah sesuai dengan aturan UU nomor 17 tahun 2016.

"Saya apresiasi Kajati bahkan hak atas identitasnya itu pun harus dihargai, karena hak perdatanya itu tidak dapat diukur dengan uang, bagaimana bisa mengukur itu. Tapi ini terobosan baru yang luar biasa dan ini mudah-mudahan ditiru sebagai yurisprudensi kasus kejahatan seksual seperti yang dilakukan Herry," katanya.

Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana menyatakan apresiasi yang diberikan Komnas PA ini sebagai pelecut Jaksa di Jabar untuk sungguh-sungguh menangani perkara yang berkaitan dengan korban anak..

"Ini jadi bekal, tidak menjadi besar hati, tapi jadi pengingat untuk bekerja lebih giat lagi dan bagaimana kita tidak hanya memberika efek jera pada pelaku tapi juga memberikan perlindungan bagi korban. Sudah saya perintahkan kepada Kejari untuk turun langsung pada perkara yang kejahatan kemanusiaan, menyentuh dan melukai perasaan masyarakat," kata dia.

(dir/mso)