.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus mencari berbagai cara untuk menekan angka pengangguran sekaligus membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat. Salah satunya melalui program pengiriman tenaga kerja ke Jepang.
Tak sekadar memberangkatkan calon pekerja migran, Pemkab Cirebon memberikan subsidi pelatihan sebesar Rp15 juta per orang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon.
Program tersebut menyasar generasi muda Kabupaten Cirebon agar memiliki keterampilan dan kesiapan untuk bersaing di pasar kerja internasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati Cirebon, Imron, mengatakan program tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk yang besar dengan dominasi penduduk usia produktif, khususnya pada rentang usia 20 hingga 40 tahun.
Berdasarkan data 2025, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2.413.814 jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.289.532 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.206.611 orang atau 93,56 persen telah bekerja.
"Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon sebesar 6,42 persen, turun 0,32 poin dibandingkan tahun 2024," ujarnya usai kegiatan pelepasan di Pendopo Bupati Cirebon, Jumat (2/10/2026).
Ia menilai penurunan tersebut menunjukkan adanya tren positif dari berbagai program pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja. Namun, di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan besarnya jumlah masyarakat usia produktif membuat kebutuhan terhadap lapangan kerja dan peningkatan keterampilan tetap menjadi tantangan.
Karena itu, Pemkab Cirebon mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja agar masyarakat tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan di dalam daerah.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program pelatihan bahasa dan budaya Jepang bagi calon pekerja yang akan bekerja maupun mengikuti program magang di Negeri Sakura.
Imron mengatakan, pelatihan tersebut tidak hanya memberikan kemampuan berbahasa Jepang, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman mengenai budaya, kedisiplinan, dan etos kerja.
"Kami menyadari tantangan global menuntut kesiapan generasi muda untuk bersaing di pasar kerja internasional. Karena itu, program ini diharapkan menjadi pintu gerbang bagi masyarakat Kabupaten Cirebon untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak di Jepang," katanya.
Kesempatan tersebut terbuka melalui sejumlah skema, termasuk program magang maupun Tokutei Ginou (TG) atau pekerja berketerampilan khusus.
Lebih jauh, Imron berharap para pekerja yang nantinya kembali ke Kabupaten Cirebon tidak hanya membawa hasil secara ekonomi, tetapi juga pengalaman dan keterampilan yang diperoleh selama bekerja di Jepang.
"Kami berharap para alumni nantinya dapat kembali dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, menjadi teladan, serta menginspirasi generasi berikutnya," tuturnya.
1.400 Pendaftar, Disaring Ketat
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Novi Hendrayanto, mengatakan program tersebut mendapatkan antusiasme cukup tinggi dari masyarakat.
Menurut Novi, terdapat sekitar 1.400 orang yang mendaftar untuk mengikuti program tersebut. Para pendaftar bahkan tidak seluruhnya berasal dari Kabupaten Cirebon, melainkan datang dari berbagai daerah.
Meski demikian, Pemkab Cirebon tetap memprioritaskan masyarakat asli Kabupaten Cirebon sebagai penerima manfaat program.
"Program ini dibiayai oleh APBD Kabupaten Cirebon. Fokus utama kita tentu memprioritaskan warga asli Kabupaten Cirebon. Dari total sekitar 1.400 pendaftar, yang datang dari berbagai daerah seperti Medan, Sumatra hingga Kalimantan, kita lakukan seleksi ketat," katanya.
Seleksi dilakukan secara bertahap untuk memastikan calon pekerja benar-benar memenuhi persyaratan dan memiliki kesiapan untuk bekerja di Jepang.
Tahapan tersebut meliputi medical check-up (MCU) awal, verifikasi administrasi, tes fisik, tes mata, psikotes, hingga pelatihan bahasa Jepang.
Setelah melalui tahapan seleksi, peserta mengikuti pelatihan bahasa selama tiga bulan. Peserta yang dinyatakan lolos wawancara dengan pihak pengguna di Jepang kemudian melanjutkan pelatihan kompetensi teknis selama satu hingga dua bulan.
Novi menegaskan, dukungan Pemkab Cirebon tidak berhenti pada tahap pelatihan.
"Kewenangan Disnaker ada pada pembiayaan pelatihan. Sementara untuk biaya penempatan dan pemberangkatan, kami bekerja sama dengan LPK/SO, LPPR, serta fasilitas KUR PMI dari Bank BJB. Jadi, calon peserta tidak dibebani biaya pelatihan maupun penempatan. Semua sudah terfasilitasi," jelasnya.
Prioritaskan Sektor Manufaktur
Dalam program tersebut, Disnaker Kabupaten Cirebon juga memberikan perhatian terhadap sektor pekerjaan yang menjadi tujuan penempatan para calon pekerja.
Novi mengatakan, pihaknya tidak merekomendasikan penempatan pekerja melalui program tersebut pada sektor pertanian.
Keputusan itu, kata dia, diambil berdasarkan evaluasi dan laporan dari sejumlah pekerja sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja serta persoalan pembayaran upah.
"Seluruh peserta kita tempatkan di sektor manufaktur, termasuk di beberapa perusahaan besar seperti Panasonic pusat di Jepang. Perlindungan serta hak-hak pekerja di sektor manufaktur jauh lebih terjamin," katanya.
Pemkab Cirebon juga memastikan para pekerja mendapatkan pendampingan setelah berada di Jepang. Pendampingan tersebut menjadi bagian penting agar pekerja tidak menghadapi persoalan ketenagakerjaan seorang diri.
Bahkan, setelah menyelesaikan masa kontrak magang selama tiga tahun, peserta akan difasilitasi untuk melanjutkan status pekerjaan melalui visa pekerja berketerampilan khusus atau Specified Skilled Worker (SSW)/Tokutei Ginou.
Skema tersebut juga berkaitan dengan perubahan sistem pemagangan dan pengembangan tenaga kerja di Jepang melalui Ikusei Shuro.
"Kami garansi, peserta tidak dilepas begitu saja setelah masa magang usai. LPK dan Disnaker akan mengawal prosesnya hingga mereka menjadi pekerja tetap atau mendapatkan kontrak lanjutan sampai akhirnya kembali ke Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, pola pendampingan tersebut menjadi salah satu upaya Pemkab Cirebon untuk memastikan program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tidak sekadar berorientasi pada keberangkatan, tetapi juga memberikan perlindungan dan keberlanjutan karier bagi pekerja.
Saat ini, tercatat sekitar 1.000 warga Kabupaten Cirebon telah bekerja maupun menjalani program magang di Jepang.
Jepang pun menjadi salah satu dari 10 negara tujuan utama bagi pekerja asal Kabupaten Cirebon.
Melalui program tersebut, pihaknya berharap semakin banyak masyarakat usia produktif yang memiliki keterampilan dan akses terhadap pekerjaan formal, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga pada akhirnya dapat ikut menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Simak Video "Video Kata Menaker soal Kena Efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas-Administrasi"
[Gambas:Video 20detik] (mso/mso)
