Waspada! 98 Desa di Majalengka Terancam Kekeringan Tahun Ini

Ancaman kekeringan kembali membayangi Kabupaten Majalengka pada musim kemarau 2026. Sebanyak 98 desa maupun kelurahan di 18 kecamatan teridentifikasi masuk kategori rawan berdasarkan data kejadian tahun sebelumnya.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Majalengka, Didi Rasidin, menyebut wilayah yang berpotensi terdampak mayoritas berada di dataran rendah bagian utara Majalengka. Meski begitu, beberapa wilayah dataran tinggi di bagian selatan juga masuk dalam kategori rawan.

"Sebagian besar (ancaman kekeringan berada di) daerah utara. Tapi ada juga yang Selatan, contohnya (Kecamatan) Bantarujeg," kata Didi kepada detikJabar, Jumat (17/4/2026).

Menghadapi potensi kemarau panjang sesuai prediksi BMKG, BPBD Majalengka berencana segera berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Langkah tersebut dilakukan untuk merumuskan strategi penanganan saat musim kemarau tiba.

"Kami mengidentifikasi lahan, daerah mana yang rawan. Itu yang akan jadi prioritas (penanganan)," ujar dia.

Belajar dari penanganan sebelumnya, distribusi air bersih masih menjadi langkah utama yang disiapkan BPBD. Upaya serupa diperkirakan kembali dilakukan jika kekeringan melanda tahun ini.

"Terkait pengiriman air bersih kami ada satu armada. Kami sudah terjalin komunikasi dengan PDAM, untuk suplai air bersih. Kekeringan yang kami cover ini adalah kekeringan atau kekurangan air minum," jelas dia.

Didi juga menyinggung pengalaman kekeringan panjang yang terjadi pada 2023. Ia memperkirakan kondisi tahun ini berpotensi lebih parah seiring prediksi BMKG, sehingga pihaknya akan lebih fokus dalam pemetaan wilayah rawan sekaligus penyaluran bantuan air bersih.

"2023 lalu ada kekeringan yang cukup panjang. Diperkirakan tahun sekarang itu lebih parah, sesuai prediksi BMKG. Jadi kami akan identifikasi daerah mana yang rawan itu. Sekaligus menyalurkan air bersih," ucap dia.

Sementara itu, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Majalengka, Reza Permana, menilai penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan distribusi air bersih. Ia berharap ada solusi jangka panjang, seperti pembangunan sumur dalam untuk daerah terdampak.

"Kami berharap ada penyelesaian akhir. Misal ada stakeholder lain yang bersedia membuatkan sumur air dalam. Untuk menyelesaikan masalah kekeringan," kata Reza.

Menurutnya, penyaluran air bersih hanya bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan. Ia mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk melalui program CSR, terutama untuk wilayah dengan jumlah penduduk besar seperti Desa Heuleut di Kecamatan Kadipaten.

"Karena penyaluran air bukan menyelesaikan masalah secara permanen. Hanya membantu. Syukur ada instansi lain, misalnya CSR. Untuk daerah-daerah yang memang kekeringan dengan jumlah penduduk yang banyak, seperti (Desa) Heuleut, (Kecamatan) Kadipaten," lanjut dia.

Selain kekeringan, ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian saat musim kemarau. Reza menyebut, penanganan kebakaran lahan cenderung lebih sulit dibandingkan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC).

"Untuk penanganan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) itu ada. Untuk kebakaran jenis hutan itu, kami ada kawasan Gunung Ciremai. Untuk Ciremai sendiri, pihak TNGC itu sudah melaksanakan langkah-langkah. Biasanya pembentukan satgas, monitoring," jelas dia.

Ia mengungkapkan, kesulitan utama dalam penanganan kebakaran lahan dipicu oleh kebiasaan masyarakat yang masih membakar lahan saat pembersihan. Untuk itu, BPBD menggandeng aparat kepolisian karena tindakan tersebut juga berpotensi melanggar hukum.

"Untuk (kebakaran) lahan, kami mengalami kesulitan. Karena masih ada kebiasaan masyarakat membakar lahan untuk pembersihan. Nah itu biasanya kami bekerjasama dengan pihak kepolisian. Karena menurut undang-undang juga bisa ada pidana," jelas Reza.

Berdasarkan data sebelumnya, kejadian karhutla terbesar terjadi pada 2019 dengan luas mencapai 232 hektare. Sementara itu, kekeringan paling parah tercatat pada 2023, saat BPBD menyalurkan lebih dari satu juta liter air bersih kepada warga terdampak.

"Pada 2023, kami menyalurkan sebanyak 1.066.000 liter air kepada masyarakat yang terdampak," pungkasnya.