.webp)
Suasana di kawasan Jembatan Cirahong, Kabupaten Ciamis, tampak berbeda pada Jumat (17/5/2024). Jika biasanya lengang, kali ini area sekitar jembatan dipadati warga yang kompak melakukan aksi bersih-bersih.
Aksi ini dilakukan oleh warga dari dua desa, yakni Desa Pawindan dan Desa Panyingkiran, serta unsur TNI-Polri. Mereka turun langsung membersihkan kawasan jembatan yang sempat viral di media sosial karena dugaan pungutan liar.
Berbekal sapu, pengki, hingga kantong plastik, warga menyisir area dari mulut lorong jembatan. Sampah plastik yang berserakan dipungut, sementara rumput liar yang meninggi dipangkas bersama-sama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Desa Pawindan Ahmad Kartoyo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerakan Jumat Bersih yang kini digencarkan di kawasan Cirahong.
"Dengan adanya Jumat Bersih ini, kami laksanakan sebagai bentuk tindak lanjut imbauan Pak Gubernur. Kebersihan itu harus diutamakan, karena kalau sudah bersih, insyaallah segala sesuatu akan ikut berjalan, termasuk rezeki masyarakat," ujarnya.
Ia menyebut, kebersihan menjadi kunci utama untuk menghidupkan kawasan Cirahong sebagai destinasi wisata. Menurutnya, tempat yang bersih akan menarik pengunjung dan berdampak positif pada ekonomi warga sekitar.
"Kalau tempatnya kotor, orang juga enggan datang. Tapi kalau bersih dan indah, tentu pengunjung akan datang dan pedagang pun ikut merasakan manfaatnya," katanya.
Ahmad menambahkan, kegiatan bersih-bersih ini akan dijadikan agenda rutin setiap Jumat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
"Sekarang kita libatkan semua, mulai dari masyarakat, tokoh agama, karang taruna, sampai pihak kecamatan. Ini akan kita jadikan kegiatan rutin di Cirahong," ucapnya.
Ia juga mengapresiasi perhatian Dedi Mulyadi yang mendorong penataan kawasan tersebut menjadi destinasi wisata heritage.
"Alhamdulillah setelah kedatangan Pak Gubernur, Cirahong mulai ramai. Sekarang sudah terlihat perubahan, pedagang juga mulai merasakan peningkatan karena banyak yang datang berkunjung," katanya.
Sementara itu, Camat Ciamis Iyus Sunardi mengapresiasi antusiasme warga dalam menjaga kebersihan lingkungan.
"Kami menyampaikan terima kasih atas kekompakan masyarakat dari dua desa ini. Ini sejalan dengan upaya Ciamis sebagai kota terbersih, yang harus terus kita pertahankan," ujarnya.
Menurutnya, kebersihan menjadi modal penting untuk mengembangkan kawasan Cirahong sebagai destinasi wisata berbasis sejarah.
"Cirahong ini punya nilai heritage. Ke depan diharapkan bisa menjadi ikon wisata, baik untuk kuliner, budaya, maupun wisata lainnya," katanya.
Iyus berharap penataan kawasan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat secara berkelanjutan.
"Dengan kondisi yang bersih dan tertata, mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian warga. Yang terpenting adalah sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus dijaga," ucapnya.
Setda Ciamis 'Sepi'
Sementara itu, di tempat berbeda, suasana berbeda terlihat di lingkungan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ciamis pada Jumat (17/4/2026) pagi. Barisan pegawai yang biasanya memadati halaman saat apel kini tampak menyusut. Sebagian kursi ruangan kosong, kendaraan dinas berkurang, dan aktivitas terasa lebih lengang dari biasanya.
Kondisi ini merupakan dampak dari kebijakan Work From Home (WFH) yang mulai diterapkan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai bagian dari transformasi budaya kerja ASN. Melalui kebijakan tersebut, minimal 50 persen pegawai bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Kebijakan WFH ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 100.3.4.2/694-Org/2026 tentang Transformasi Budaya Kerja ASN.
Pantauan detikJabar, sejumlah pegawai yang tetap masuk kantor terlihat menggunakan berbagai moda transportasi ramah lingkungan. Ada yang datang dengan sepeda listrik, sepeda motor, hingga sepeda manual. Mobil dinas yang biasanya berjejer di halaman pun tampak jauh berkurang.
Asisten Daerah II Setda Ciamis, Dadang Darmawan, menjadi salah satu pejabat yang memilih berangkat kerja menggunakan sepeda listrik. Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi energi.
"Ini salah satu bentuk pelaksanaan edaran Bupati terkait efisiensi energi. Saat ini kondisi global juga berdampak pada pasokan energi, sehingga pemerintah daerah ikut berkontribusi melakukan penghematan," ujarnya.
Menurut Dadang, penerapan WFH berpotensi menekan penggunaan bahan bakar dan biaya operasional lainnya.
"Kalau dari sekitar 5.000 ASN, setengahnya bekerja dari rumah, berarti ada pengurangan penggunaan BBM, listrik, dan operasional kantor. Nanti akan kita evaluasi apakah benar terjadi penurunan," katanya.
 Suasana di Setda Ciamis, Jumat (17/4/2026) pagi. (Foto: Dadang Hermansyah/detikJabar) |
Ia menambahkan, penggunaan sepeda listrik juga cukup efisien untuk aktivitas harian.
"Kalau pakai sepeda listrik, waktu tempuh sekitar 15 sampai 20 menit. Jaraknya kurang lebih 4 kilometer. Ini cukup efektif," ucapnya.
Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Ciamis, Iskandar, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengatur dua hal utama, yakni fleksibilitas kerja dan efisiensi penggunaan sumber daya.
"Pelaksanaan tugas kedinasan sekarang bisa fleksibel, baik dari sisi waktu maupun lokasi. WFH ini bukan berarti tidak bekerja, tetapi bekerja dari rumah dengan tanggung jawab yang sama," ujarnya.
Ia menyebut, kebijakan WFH di Ciamis diberlakukan setiap Jumat dengan komposisi minimal 50 persen ASN, di luar pejabat dan unit layanan yang dikecualikan.
"Yang tidak bisa WFH itu pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, lurah, serta unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga layanan darurat," jelasnya.
Selain itu, para ASN didorong untuk mengurangi perjalanan dinas serta penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil.
"Tujuannya untuk efisiensi, baik BBM maupun biaya operasional seperti listrik, air, dan lainnya. ASN juga dianjurkan menggunakan kendaraan ramah lingkungan atau transportasi umum," kata Iskandar.
Kebijakan ini mulai berlaku sejak 17 April 2026 dan akan terus berjalan hingga ada perubahan lebih lanjut.
Iskandar menegaskan, meski ada penyesuaian sistem kerja, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. "Harapannya, kebijakan ini berjalan baik, tetapi pelayanan publik tidak boleh menurun. Itu harus tetap optimal," pungkasnya.
