Sebanyak 126 ribu keluarga di Kabupaten Kuningan belum memiliki rumah sendiri. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kuningan Burhanudin.
Menurutnya, angka tersebut diambil dari angka backlog perumahan di Kabupaten Kuningan yang mencapai 30,05 persen. Backlog sendiri merupakan kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dan jumlah rumah yang tersedia.
"Backlog sendiri merupakan kesenjangan kebutuhan rumah dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada. Jadi lebih banyak jumlah KK dari pada rumah yang tersedia. Kan idealnya harus seimbang, misalkan jumlah KKnya 10 yah rumahnya harus 10. Jadi begitu ada anggota keluarga menikah, KK-nya terpisah dari orang tuanya. Itu idealnya mereka punya rumah langsung. Jadi sekarang mah ada satu rumah didiami oleh dua atau tiga kepala keluarga," tutur Burhanudin. Senin (24/11/2015).
Dalam data Desember 2024 tersebut terlihat ada 420.464 rumah tangga atau KK di Kabupaten Kuningan. Sedangkan untuk jumlah unit rumah yang tersedia sendiri hanya 294.128 rumah. Sehingga angka backlognya mencapai 126.336 unit atau 30,05 persen.
"Untuk Kabupaten Kuningan secara keseluruhan memang kekurangan rumah. Karena dasarnya diambil dari jumlah KK yang ada dengan jumlah rumah yang tersedia. Kalau jumlah rumah itu kita dapat dari data rumah Sapa Warga. Jadi jumlah rumah itu bisa rumah sewa, rumah kontrak atau rumah pribadi. Itu sudah masuk semuanya," tutur Burhanudin.
Meskipun dari segi lahan untuk permukiman dan perumahan sendiri di Kabupaten Kuningan masih luas. Namun, ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat Kuningan belum memiliki rumah salah satunya kemampuan finansial yang belum menjangkau untuk membeli atau membuat rumah.
"Ada juga yang memang lebih suka kumpul sama orang tua. Tapi di luar dari sisi kultur itu, memang kemampuan ekonomi untuk membeli atau membangun rumah yang layak masih belum terjangkau. Jadi akses untuk rumah layak dan terjangkau masih terbatas. Kalau lahan dari sisi tata ruang masih ada, Kuningan mah cukup luas untuk lahan perumahan dan permukiman," tutur Burhanudin.
Untuk menurunkan angka backlog perumahan sendiri, Pemerintah Kabupaten Kuningan terus melakukan berbagai macam upaya seperti bersinergi dengan program pemerintah 3 juta rumah, mempermudah perizinan, serta mendorong perbaikan rumah tidak layak huni.
"Untuk upaya kita bersinergi dengan program presiden terkait 3 juta rumah. Salah satunya subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui perizinan nol rupiah terus ada juga subsidi bagi masyarakat penghasilan rendah. Jadi subsidinya termasuk perizinan nol rupiah tidak dipungut biaya termasuk BPHTBnya. Kita juga mendorong perbaikan rumah tidak layak huni, jadi bisa ditempati," pungkas Burhanudin
(sud/sud)