.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai provinsi peringkat 1 terbaik pelaksanaan program penyediaan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan penghargaan diberikan karena Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran bidang perumahan dalam jumlah yang besar. Total ada 17.510 unit rumah yang dialokasikan pada 2025.
Adapun jumlah tersebut jauh di atas Provinsi Aceh yang menempati peringkat kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit. Selain itu, pertumbuhan rumah subsidi di Jateng juga besar, serta penyediaan perumahan banyak difasilitasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur," kata Maruar dalam keterangan tertulis, Selasa (26/8/2025).
Hal tersebut disampaikannya pada acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin 925/8/2025). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Maruarar kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam
Sementara itu, Luthfi mengatakan penghargaan ini menjadi motivasi untuk Pemprov Jateng, bupati dan wali kota, dinas-dinas, dan stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terkait penyediaan perumahan.
"Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena (program) perbaikan rumah layak huni bisa bikin sekitar 17 ribu. Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem," katanya.
Secara umum, kondisi perumahan di Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 terdapat sisa backlog sebanyak 1.332.968 unit. Jumlah ini terdiri atas backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit.
Pada tahun 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi. Angka ini terbagi atas 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
"Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya," katanya.
Menurutnya, upaya program pembangunan perumahan warga ini juga salah satu upaya pengentasan miskin ekstrem di wilayahnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Boedyo Dharmawan mengatakan penghargaan tersebut menegaskan upaya Pemprov Jateng untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah.
"Ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan," katanya.
Boedyo menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri.
Ia menambahkan, diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Adapun seluruh kerja kolaborasi itu pun sudah dipantau progresnya.
Pemprov Jateng juga terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan, bahkan sebisa mungkin mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Boedyo menyampaikan pada tahun 2025, alokasi dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067.
"Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait layanan dasar perumahan ini," pungkasnya.
(ega/ega)
