.webp)
Pemerintah Kabupaten Cirebon terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam. Sebagai wilayah pesisir utara Pulau Jawa yang rawan bencana, terdapat 10 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan sebagai daerah rawan bencana dari total 40 kecamatan yang ada.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Cirebon, Ikin Asikin menyebutkan, wilayah-wilayah tersebut memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana, mulai dari banjir, longsor, kekeringan, hingga angin puting beliung.
"Ada beberapa jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Cirebon. Dari 40 kecamatan, ada 10 kecamatan yang sudah kami petakan berdasarkan potensi bencananya mulai dari yang rawan banjir, ada yang rawan longsor, dan ada pula yang kerap mengalami kekeringan," jelasnya, Selasa (28/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ikin, daerah rawan bencana tersebar di berbagai wilayah, mulai dari bagian timur, tengah, hingga selatan Kabupaten Cirebon. Adapun kecamatan yang masuk dalam peta rawan bencana antara lain Waled, Karangwareng, Penguragan, Tengahtani, Sumber, Greged, dan Dukupuntang, serta sejumlah kecamatan lain yang memiliki kontur tebing dan potensi longsor tinggi.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah daerah meluncurkan program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana). Program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan wajib layanan dasar pemerintah daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon, Syafrudin, mengatakan pembentukan kecamatan tangguh bencana bertujuan untuk membangun masyarakat yang tanggap, siaga, dan mandiri dalam menghadapi ancaman bencana.
"Kabupaten Cirebon memiliki potensi bencana yang cukup beragam. Pada tahun 2024, tercatat 243 kejadian bencana, sedangkan hingga Oktober 2025 jumlahnya menurun menjadi 124 kejadian. Ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan efektivitas langkah mitigasi yang dilakukan bersama," ujarnya.
Menurutnya, penurunan angka bencana tahun ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh meningkatnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
Melalui program Kencana, Pemkab Cirebon menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
"Kami mendorong setiap kecamatan untuk mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang kebencanaan. Dukungan anggaran di tingkat musrenbang kecamatan menjadi kunci dalam memperkuat kesiapsiagaan," katanya.
Hingga tahun ini, BPBD Kabupaten Cirebon telah membentuk sekretariat Kecamatan Tangguh Bencana di 10 kecamatan. Syafrudin berharap program ini dapat menjadi percontohan dan penggerak bagi kecamatan lainnya untuk ikut membentuk kesekretariatan serupa.
"Kami ingin setiap kecamatan di Cirebon nantinya memiliki kemampuan tangguh menghadapi bencana, sehingga risiko kerugian dan korban dapat ditekan sekecil mungkin," pungkasnya.
(mso/mso)
