Leganya Warga Usai Wali Kota Cirebon Janji Evaluasi Tarif PBB

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan akan mengevaluasi aturan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Di samping itu, ia juga akan memberikan diskon PBB sebesar 50 persen yang berlaku hingga tahun ini.

Hal itu disampaikan wali kota usai pertemuannya dengan sejumlah warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi di rumah dinasnya, Jumat (22/8/2025).

Menanggapi hal tersebut, Yayat salah seorang warga menyambut baik pernyataan dari wali kota. Warga Kelurahan Pegambiran yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang las itu sebelumnya mengaku sangat keberatan atas kenaikan PBB yang dinilainya terlalu tinggi.

"Menurut saya Pak Wali Kota sudah bijak. Nah untuk tahun 2024 dan tahun 2025 juga ada diskon. Kalau dirasa masih terlalu tinggi, masih bisa mengajukan permohonan pengurangan lagi, tanpa dimintakan SKTM," ucap Yayat kepada detikJabar saat dihubungi, Sabtu (23/8/2025).

Menurut Yayat, pernyataan Wali Kota Cirebon yang akan mengevaluasi aturan tentang PBB ini memberikan angin segar baginya. Sebab, setelah adanya kenaikan PBB, Yayat mengaku sangat terbebani.

"Menurut saya sebagai masyarakat kecil pernyataan dari wali kota memberikan angin segar," kata Yayat.

Sebelumnya, Yayat mengaku sangat keberatan atas adanya kenaikan PBB yang diberlakukan sejak tahun lalu. "Tahun 2023 itu (PBB) Rp380 ribu sekian. Tahun 2024 naik menjadi Rp2.377.000 sekian. Setelah ada stimulus masih di angka Rp1.783.000," kata Yayat.

"Saya merasa berat sekali dengan penghasilan saya sebagai tukang las yang sehari cuma Rp120 ribu. Itu pun belum dipotong uang makan. Jadi bagi saya sebagai buruh harian lepas merasa terbebani," ujar dia.

Senada disampaikan Darma Suryapranata, warga Kota Cirebon lainnya. Warga yang tinggal di bilangan Jalan Siliwangi itu sempat mengeluhkan kenaikan PBB yang diberlakukan Pemerintah Kota Cirebon sejak tahun lalu.

Mendengar pernyataan wali kota yang akan mengevaluasi aturan kenaikan PBB, Darma menyambut positif langkah tersebut. Ia berharap kebijakan Pemkot Cirebon ke depan lebih berpihak kepada masyarakat.

"Yang penting apa yang dikerjakan pemerintah daerah itu tidak memberatkan masyarakat," kata pria 83 tahun itu.

Darma menaruh harapan besar setelah Wali Kota Cirebon menyatakan akan mengevaluasi aturan PBB. Ia berharap kebijakan yang diambil nantinya tidak memberatkan masyarakat. "Ya kita harus percaya," kata dia.

Darma sebelumnya merupakan salah seorang warga Kota Cirebon yang menyampaikan keberatan atas adanya kenaikan PBB karena lonjakannya dirasa sangat tinggi.

"Tahun 2023 itu hanya enam juta dua ratus. Kemudian tahun 2024 Rp65 juta. Naiknya 1.000 persen lebih," ujarnya.

Sekadar diketahui, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo telah menggelar pertemuan dengan sejumlah warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi untuk membahas terkait kenaikan PBB di rumah dinasnya. Saat ditemui usai pertemuan Effendi Edo menyadari bahwa PBB yang diterapkan sejak tahun lalu cukup memberatkan masyarakat. Untuk itu, ia menegaskan akan meninjau ulang aturan terkait PBB tersebut.

"PBB ini memang dirasakan cukup memberatkan masyarakat. Namun, saya sebagai Wali Kota Cirebon, memastikan bahwa saya akan meninjau ulang. Ini sedang dalam proses," kata Edo.

Edo belum dapat menyebutkan besaran tarif PBB ke depannya. Namun, ia menegaskan jika pun terjadi kenaikan, nilainya tidak akan signifikan dan tidak akan memberatkan masyarakat. "Kenaikannya dipastikan tidak signifikan. Saya ingin warga Kota Cirebon tidak berat untuk membayar pajak. Besarannya nanti kita kaji. Yang jelas, tidak akan ada kenaikan seperti yang sekarang," ucap Edo.

Sebagai langkah sementara, Edo mengatakan Pemkot Cirebon akan memberikan diskon PBB sebesar 50 persen. Diskon tersebut akan berlangsung hingga akhir tahun ini. "Itu potongan dari pada angka yang tertera, dikurangi dengan stimulus, dikurangi lagi dengan diskon 50 persen. Ini sampai akhir tahun 2025," kata Edo.