Respons Pj Walkot soal Pungutan Rp 9,5 Juta Per Siswa di SMAN 1 Cirebon

Pj Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi mengaku belum mendapatkan informasi lebih detai terkait pungutan Rp 9,5 juta per siswa di SMAN 1 Kota Cirebon. Pemkot Cirebon mengaku tak bisa mengambil tindakan apapun terkait pungutan atau sumbangan siswa itu.

"Secara formal belum dapat informasinya dari sekolahnya, hanya lihat dari platform di media sosial," tutur Agus Mulyadi, Rabu, (31/7/2024).

Pemkot Cirebon, menurut Agus, masih belum mengambil tindakan kepada sekolah terkait. Karena menurutnya, hal tersebut kewenangan dari pemerintah provinsi. "Belum ada tindakan, kan kewenangan dari provinsi," tutur Agus.

Menurut Agus, untuk masalah sumbangan pendidikan di sekolah, jika tidak bisa terkaver oleh pemerintah. Maka, partisipasi orang tua itu diperlukan.

"Selagi tidak terkaver oleh pemerintah, ya memang peran serta orang tua lah yang menjadi bagian dari sebuah partisipasi," tutur Agus.

Disinggung mengenai nominal pungutan yang cukup besar. Agus mengatakan dana partisipasi dibolehkan jika ketentuan dan regulasinya jelas. Sebab, lanjut dia, pemerintah memiliki dana yang terbatas.

"Sepanjang programnya jelas, sudah dikomunikasikan dengan baik, ada pertanggungjawaban sesuai mekanisme yang berlaku, itu menjadi bagian ranah komite dan sekolah. Tapi tujuanya adalah agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dan sarana prasarana bisa didukung," tutur Agus

Meski begitu, Agus berharap agar semua biaya sekolah bisa terkaver semua oleh pemerintah, sehingga sumbangan dari orang tua siswa tidak perlukan lagi. "Idealnya pemerintah yang harus menghandle itu semua, tapi pemerintahannya terbatas. Saya sih berharap mutu pendidikan tetapi jadi sesuatu yang prioritas," pungkas Agus.

Sekadar diketahui, Anggota DPR Ri Ono Surono meyoroti adanya dana sumbangan partisipasi di SMA Negeri 1 Cirebon. Hal itu dikemukakan Ono, melalui akun tiktoknya @onosurono pada Minggu (27/7).

"Kemarin ada yang kirim sejumlah foto ke chat WA saya. Mungkin foto-foto itu menunjukkan informasi ada pertemuan antara komite sekolah atau pihak sekolah dengan orang tua siswa salah satu SMA yang ada di Jawa Barat," kata Ono dalam video tersebut.

Ia mengungkapkan informasi foto yang pertama berisikan kebutuhan partisipasi senilai Rp 3.315.500.000 dibagi 349 siswa sehingga hasilnya Rp 9.500.000 yang harus dibayar untuk satu siswa.

"Dalam foto itu juga ada informasi biaya tersebut sudah menanggung subsidi silang KIP dan mencakup 8 standar program," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.

Kemudian, kata Ono, ada juga foto yang menginformasikan rekapitulasi rencana anggaran kelas 10, yang totalnya sama yakni Rp 3.315.500.000.

Selain itu, foto lainnya adalah bukti transfer yang ditujukan ke nomor rekening BJB atas nama Bend Komite SMA Negeri 1 Cirebon sebesar Rp 7.500.530 dengan berita Sumbangan Komite Sekolah.

"Nah, sehingga tentunya saya ingin mengetahui lebih lanjut ya apakah partisipasi sumbangan ini benar-benar dibenarkan sesuai regulasi yang dibuat oleh Pemprov Jabar cq Dinas Pendidikan Jabar," tegas dia.