Pemprov Jabar menggaungkan perubahan nama aglomerasi Ciayumajakuning yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan menjadi Cirebon Raya, disambut baik Pemkab Cirebon.
Bupati Cirebon menyetujui penggunaan nama Cirebon Raya. Imron menjelaskan sesuai sejarah, Cirebon sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya.
"Saya setuju dengan perubahan nama Cirebon Raya, karena jika melihat sejarah sudah sejak dulu Cirebon sebagai pusat di wilayah pantai utara Jawa Barat," kata dia saat ditemui di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (16/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Imron mengklaim perekonomian Cirebon terbilang baik di wilayah pantai utara Jabar. "Jadi kan wajar aja kalau memang mau di rebranding," ujarnya.
Ditegaskannya, istilah ini juga sebelumnya sudah dilakukan untuk wilayah Bandung yang menjadi pusat dalam wilayah aglomerasi di daerah tersebut. "Penamaan Cirebon Raya saya kira sudah sangat cocok untuk mengubah penamaan Ciayumajakuning yang selama ini dikenal sama orang-orang," ungkapnya.
Terlebih lagi lanjut dia, kawasan aglomerasi ini sudah masuk dalam program kawasan Rebana dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat bagian utara. "Ya menurut saya cocok kok, apalagi sudah ada Perpres soal kawasan Rebana kan," terangnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka meminta agar Kabupaten Cirebon diberikan ruang yang lebih dari hasil kebijakan tersebut. "Kalau memang mau ada perubahan nama, ruang kebijakannya harus diutamakan," tegasnya.
Dirinya juga tidak memungkiri dengan adanya Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan menjadi acuan untuk perubahan nama itu.
"Berharap dengan adanya aglomerasi ini (kawasan rebana) bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Cirebon yang notabene adalah sentranya aglomerasi itu," ungkapnya.
Baca juga: Heboh Wanita di Cirebon Diduga Hina Islam |
Namun terkait perubahan nama menjadi Cirebon Raya, dirinya menjelaskan secara lembaga belum terdapat pembahasan yang lebih dalam. "Kami juga belum menerima informasi apapun mengenai rencana perubahan nama itu," tuturnya.
(sud/sud)