.webp)
Kota Bandung saat ini sedang gencar menertibkan lapak PKL yang melanggar aturan. Trotoar jadi target pembongkaran besar-besaran untuk mengembalikan fungsi fasilitas tersebut bagi para pejalan kaki.
Di tengah upaya penertiban, para pedagang PKL pun turut memberikan responsnya. Meski mendukung upaya tersebut, mereka meminta pemerintah menyiapkan solusi supaya tidak sekadar hanya memberi uang kompensasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mendukung program pemerintah, terutama penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas dan bangunan liar memang harus ditertibkan. Cuman memang, saya juga memohon kepada pemerintah agar memikirkan solusinya untuk mereka," kata Ketua Umum Asosiasi Pekerja dan Pedagang Kaki Lima (APPKL) Kota Bandung Iwan Suherman, Kamis (13/8/2026).
"Karena kalau menurut saya, solusi dengan duit itu bukan jalan keluar yang terbaik. Jalan keluar yang terbaik adalah bagaimana bisa membuka, pertama lapangan kerja, dan yang kedua, kalau ingin dagang, ya dagang lagi," ucapnya menambahkan.
Menurut Iwan, pemerintah daerah harus bisa memfasilitasi para PKL yang terdampak pembongkaran. Sebab yang ia khawatirkan, para pedagang itu nantinya kehilangan mata pencahariannya, lalu menyumbang angka pengangguran bagi daerah.
"Pemerintah juga jangan segan-segan dan jangan pelit untuk membantu masyarakatnya yang kebetulan berprofesi PKL, untuk membantu secara komprehensif agar mereka ini tidak jadi pengangguran," ujarnya.
"Kalau soal bayar retribusi itu masalah teknis. Yang paling penting secara prinsip, pemerintah mau ada political will untuk bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan memfasilitasi," tuturnya.
Menutup perbincangannya, Iwan berharap ada solusi dari pemerintah usai membongkar sejumlah lapak PKL. Solusi tersebut bisa dengan berbagai cara, yang paling penting para pedagang tidak kehilangan mata pencahariannta.
"Harus ada solusi yang konkret. Di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik itu untuk meminimalisir juga tingkat pengangguran. Sekarang banyak yang tidak kerja dan banyak yang di PHK. Yang dagang, banyak yang bangkrut, pasar-pasar pada sepi, mall pada sepi," pungkasnya.
(ral/sud)
