ULN Indonesia Tembus Rp 7.669 Triliun per Maret 2026

Kabar Nasional

ULN Indonesia Tembus Rp 7.669 Triliun per Maret 2026

Anisa Indraini - detikJabar
Selasa, 19 Mei 2026 14:30 WIB
Ilustrasi uang
Ilustrasi uang (Foto: Getty Images/Andrzej Rostek).
Jakarta -

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Maret 2026 mencapai US$ 433,4 miliar atau setara dengan Rp 7.669 triliun (asumsi kurs Rp 17.695). Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 0,8% jika dibandingkan dengan posisi pada Desember 2025 yang tercatat senilai US$ 431,7 miliar.

"Posisi ULN Indonesia pada triwulan I-2026 tercatat sebesar US$ 433,4 miliar atau secara tahunan tumbuh 0,8%, melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2025 sebesar 1,9%," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Ditinjau dari sisi rasio, ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan menjadi 29,5% pada triwulan I-2026, dari sebelumnya 30% pada triwulan IV-2025. Struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan kontribusi mencapai 85,4% dari total ULN.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara lebih terperinci, ULN pemerintah pada triwulan I-2026 tercatat sebesar US$ 214,7 miliar atau tumbuh 3,8% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV-2025 yang sebesar 5,5% (yoy). Dinamika tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur dan akuntabel dengan pemanfaatan yang terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan memanfaatkan momentum pertumbuhan perekonomian," jelas Denny.

Berdasarkan sektor ekonomi, alokasi ULN pemerintah digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2%); Jasa Pendidikan (16,2%); Konstruksi (11,5%); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%). Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.

Di sisi lain, ULN swasta pada triwulan I-2026 mengalami penurunan menjadi US$ 191,4 miliar dibandingkan dengan posisi pada triwulan IV-2025 yang sebesar US$ 194,2 miliar. Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok lembaga keuangan (financial corporations) serta perusahaan bukan lembaga keuangan (*nonfinancial corporations), yang secara tahunan masing-masing mencatatkan kontraksi sebesar 3,6% (yoy) dan 1,3% (yoy).

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam pemantauan perkembangan utang secara berkala. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutur Denny.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance, baca selengkapnya di sini.

Halaman 2 dari 2


Simak Video "Video: Gubernur BI Siapkan 7 Jurus Agar Rupiah Menguat"
[Gambas:Video 20detik]
(mso/mso)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads