Bank Indonesia (BI) merilis laporan terbaru mengenai posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia. Pada Januari 2026, angka ULN tercatat mencapai US$ 434,7 miliar atau setara dengan Rp 7.346 triliun (asumsi kurs Rp 16.900). Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 1,7% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengungkapkan bahwa tren kenaikan pada awal tahun 2026 ini utamanya dipicu oleh aktivitas ULN di sektor publik.
"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika dibedah lebih dalam, ULN pemerintah pada Januari 2026 menyentuh angka US$ 216,3 miliar, atau tumbuh 5,6% (yoy). Kenaikan ini disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri guna mendanai berbagai program dan proyek strategis pemerintah. Selain itu, derasnya aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional turut memberi andil.
"Seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," ucapnya.
Sebagai instrumen vital dalam pembiayaan APBN, pengelolaan utang pemerintah dipastikan berjalan secara cermat, terukur, dan akuntabel. Fokus utamanya adalah mendukung program prioritas demi menjaga keberlanjutan fiskal sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Dilihat dari sebaran sektornya, dana ULN pemerintah dialokasikan ke beberapa bidang krusial. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menyerap 22% dari total ULN, diikuti Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 20,3%.
Selanjutnya, sektor Jasa Pendidikan menerima alokasi 16,2%, sektor Konstruksi 11,6%, serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,5%. Menariknya, profil utang ini didominasi oleh tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah.
Berbanding terbalik dengan sektor publik, ULN swasta justru menunjukkan tren penurunan. Posisi utang swasta melandai ke angka US$ 193 miliar pada Januari 2026, atau mengalami kontraksi sebesar 0,7% (yoy). Penurunan ini lebih dalam jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang terkontraksi 0,2% (yoy).
"Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)," jelas Denny.
Berita ini sudah tayang di detikFinance, baca selengkapnya di sini.
Simak Video "BI Pertahankan Rate 4,75%: Rupiah Dijaga, Kredit Didorong"
[Gambas:Video 20detik]
(mso/mso)











































