Lesunya Pertumbuhan Ekonomi di Priangan Timur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya mencatat rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di sektor produktif dan UMKM wilayah Priangan Timur mencapai 7,26 persen pada akhir 2025. Kondisi negatif ini selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah Priangan Timur yang masih tertinggal.

Pada 2025, pertumbuhan ekonomi wilayah ini tercatat 4,42 persen, di bawah capaian nasional 5,04 persen dan Jawa Barat 5,20 persen.

"Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pembiayaan produktif, investasi daerah, serta pengembangan sektor-sektor unggulan agar pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat secara berkelanjutan," kata Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, dalam rilis yang diterima detikJabar, Rabu (28/1/2026).

Data OJK menunjukkan, dari sisi volume, kinerja BPR dan BPR Syariah di Priangan Timur masih mencatat pertumbuhan. Hingga Desember 2025, total aset meningkat 3,81 persen menjadi Rp3,56 triliun, dana pihak ketiga tumbuh 2,71 persen menjadi Rp2,51 triliun, dan penyaluran kredit naik 5,62 persen menjadi Rp2,81 triliun.

Namun pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas pembiayaan. Penyaluran kredit produktif dan UMKM tercatat sebesar Rp919 miliar atau tumbuh 4,30 persen secara tahunan, tetapi diiringi lonjakan kredit bermasalah yang relatif tinggi.

OJK menilai, tingginya NPL di sektor produktif berpotensi menggerus fungsi intermediasi perbankan jika tidak segera diantisipasi.

Kepala OJK Jawa Barat Darwisman menegaskan, penguatan tata kelola dan manajemen risiko bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Tekanan ekonomi global dan domestik membuat kualitas kredit menjadi titik rawan yang harus diawasi secara serius.

"Penting bagi kita semua untuk tidak hanya memantau kinerja keuangan, tetapi juga memastikan bahwa LJK di Jawa Barat mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada, khususnya terkait dengan kualitas kredit/pembiayaan dan pengelolaan risiko," kata Darwisman.

Ia menekankan, pembenahan operasional LJK harus terus dilakukan agar lembaga keuangan di daerah tetap efisien, kompetitif, dan mampu menopang stabilitas ekonomi regional dalam jangka panjang.

Sementara itu, data lainnya menunjukkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Priangan Timur hingga Desember 2025 tercatat Rp5,73 triliun dengan 122.833 debitur. Kabupaten Garut menjadi penyalur terbesar, disusul Kabupaten Tasikmalaya, Sumedang, Ciamis, Kota Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Banjar.

Tekanan paling berat terlihat pada Lembaga Keuangan Mikro dan LKM Syariah. Hingga akhir 2025, aset LKM/S turun 3,37 persen menjadi Rp108,55 miliar, kredit anjlok 17,59 persen, sementara NPL melonjak hingga 15,67 persen.

Angka ini mencerminkan risiko serius yang dapat menggerus keberlanjutan lembaga keuangan skala kecil. Di sisi lain, sektor Pegadaian justru mencatat ekspansi dengan pertumbuhan aset 19,48 persen dan penyaluran pinjaman naik 23,59 persen.

Dari sektor pasar modal, basis investor di Priangan Timur masih tumbuh. Jumlah investor saham meningkat 17,35 persen, reksa dana 16,32 persen, dan SBN melonjak 21,66 persen. Nilai transaksi saham pun melonjak signifikan hingga Rp496 miliar atau naik 90,32 persen secara tahunan.