Koperasi Desa Merah Putih Disiapkan Jadi Tameng Inflasi

Koperasi Desa Merah Putih Disiapkan Jadi Tameng Inflasi

Dwiky Maulana Vellayati - detikJabar
Senin, 27 Okt 2025 17:00 WIB
Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono. (Foto: Dwiky Maulana Vellayati/detikJabar)
Sumedang -

Menteri Koperasi (Menkop) Republik Indonesia Ferry Juliantono menyebut percepatan operasionalisasi dari Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi.

Hal tersebut diungkapkan Menkop dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Senin (27/10/2025).

"Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa," ungkap Menkop Ferry.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ferry menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai instrumen baru penguatan ekonomi desa sekaligus penopang stabilisasi inflasi nasional. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan pembangunan sarana gerai dan gudang serta sarana fisik lainnya di setiap Kopdes/Kel Merah Putih.

ADVERTISEMENT

Ditekankan Ferry, bahwa tahap percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasionalisasi koperasi desa secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Ditargetkan pada Maret 2026 seluruh aset fisik berupa gudang, gerai dan sarana pendukung lainnya sudah terbangun untuk kemudian dioperasikan.

Ia meminta dukungan dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk membantu melakukan inventarisasi tanah yang akan digunakan sebagai tempat berdirinya gerai dan gudang tersebut sejalan dengan Inpres No. 17 Tahun 2025. Guna mencapai target tersebut, setiap harinya dibutuhkan pendataan tanah minimal 1.000 titik tanah di daerah-daerah agar pembangunan tersebut dapat segera dilakukan.

Di hadapan para Sekda seluruh Indonesia, Menkop juga meminta agar para Kepala Daerah bisa memaksimalkan perannya untuk memonitorin dan intervensi inflasi demi menjaga stabilitas ekonomi dan desa untuk Indonesia.

"Setiap hari kita harus inventarisasi minimal 1.000 data tanah karena pada Rapat Kabinet Paripurna, Presiden menyampaikan target seluruh pembangunan fisik Koperasi Desa bisa selesai dan siap beroperasi pada Maret 2026," katanya.

Menurut Ferry, hingga Oktober 2025, sebanyak 82.223 koperasi desa telah berstatus badan hukum dengan 1,12 juta anggota. Dari jumlah tersebut, sekitar 68.603 koperasi sudah memiliki akun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes), dan 18.049 di antaranya aktif memperbarui datanya termasuk data terkait status kepemilikan gerai yang beroperasi.

"Setelah peresmian, kami bergerak cepat membangun fisik gudang dan gerai. Saat ini kami fokus pada pembangunan fisik sebagai prasyarat operasionalisasi (Kopdes)," ucapnya.

Menkop Ferry menegaskan bahwa setelah Kopdes/Kel Merah Putih beroperasi, dipastikan akan menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk melakukan upaya stabilisasi harga pangan hingga inflasi. Kopdes juga dapat menjadi lembaga ekonomi terbawah yang dapat langsung menjadi channel distribusi terhadap program-program pemerintah yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial ataupun subsidi ke masyarakat.

Ferry juga mengungkap, bahwa Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat berfungsi sebagai offtaker dari hasil produksi masyarakat baik dari sektor perkebunan, pertanian hingga kerajinan. Produk-produk dari masyarakat tersebut dapat disimpan di dalam gudang yang dikelola oleh Kopdes untuk kemudian produk tersebut dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat ketika terjadi gejolak harga. Di sinilah Kopdes/Kel Merah Putih dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan dan melakukan stabilisasi harga.

"(Contohnya) gabah dari petani bisa dibeli oleh Koperasi kemudian disimpan di gudang. Ini juga dalam rangka untuk membantu menjaga stok dan mencegah lonjakan harga," pungkasnya.

"Kalau koperasi desa berjalan, negara kembali hadir menguasai produk yang menjadi hajat hidup orang banyak. Kita bisa kurangi impor dan membangun swasembada pangan, energi, dan sektor strategis lainnya," tambahnya.




(dir/dir)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads