.webp)
Sekitar 5 juta kendaraan di Jawa Barat berstatus belum melakukan pembayaran pajak. Pemerintah saat ini tengah berupaya untuk menggenjot potensi pajak tersebut.
Tim Pembina Samsat Jawa Barat sudah siapkan strategi dan langkah untuk menekan angka penunggak pajak kendaraan bermotor (PKB). Selain itu, inovasi layanan akan dikedepankan dan proses penelusuran pendataan juga akan menjadi fokus yang akan dilakukan.
Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengatakan, jumlah potensi aktif dari pajak kendaraan bermotor (KBM) di Provinsi Jawa Barat sebanyak 17.032.596 unit. Rinciannya, 14.114.056 kendaraan jenis roda dua, lalu 2.918.540 kendaraan bermotor roda empat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih ada sekitar 5 juta unit kendaraan yang statusnya belum melakukan pembayaran (pajak). Ini tentu berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Fokus kami dan tim Pembina samsat tentu agar angkanya bisa terus ditekan," kata Dedi Taufik setelah melakukan rapat koordinasi bersama Ditlantas Polda Jabar dan Jasa Raharja, Sabtu (1/2/2025).
Rapat koordinasi ini juga dihadiri Dirlantas Polda Jabar Kombes Ruminio Ardano dan Kepala Cabang Jasa Raharja Hendriawanto. Dalam rapat koordinasi ini dibahas strategi bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PKB di Jawa Barat
Pada tahun 2024 lalu, kinerja Bapenda Jabar sudah berhasil bahkan melampaui target yang ditetapkan. Total Pendapatan Daerah mencapai lebih dari Rp 36 triliun. Jumlah itu berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 24,88 triliun, sektor Pendapatan Transfer Rp 11,38 triliun dan sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 23,19 miliar.
Bila dirinci, kontribusi terbesar datang dari PKB dengan nilai Rp 9,48 triliun. Namun, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran atau kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Menurut Dedi, hal ini berkorelasi langsung pada peningkatan pembangunan di berbagai bidang seperti infrastruktur publik, kesehatan hingga pendidikan, Terlebih, Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi sudah membahas hal tersebut di beberapa kesempatan, termasuk dengan tim transisi.
"Beliau (Dedi Mulyadi) sangat concern mengenai perbaikan atau peningkatan kualitas jalan, pembangunan ruang sekolah, peningkatan elektrifikasi sampai peningkatan pelayanan kesehatan. Tentu, tugas Bappeda adalah menerjemahkannya dengan cara memastikan pendapatan yang dikelola bisa maksimal agar visi tersebut bisa terwujud," ungkapnya.
Dedi menjelaskan, pihaknya sudah siapkan strategi untuk menekan angka kendaraan bermotor berstatus menunggak. Ada 12 langkah yang akan dijalankan di tahun 2025 ini.
"Konsep besarnya adalah menggabungkan hal yang bersifat humanis dan ketegasan, ada program relaksasi (diskon) serta peningkatan atau kemudahan layanan dalam membayar pajak," jelas Dedi Taufik.
Sementara itu, Dirlantas Polda Jabar Kombes Ruminio Ardano menambahkan bahwa kunci dari strategi ini adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat membayar pajak meningkat. Selain itu, elemen penting lainnya adalah pendataan yang melibatkan Pemprov, Pemkot, Pemkab, kepolisian dan Jasa Raharja.
"Kita bisa melakukan kegiatan yang bersifat proaktif, sosialisasi hingga Tingkat RT agar Masyarakat tahu mengapa membayar pajak itu penting. Lalu upaya peningkatan pelayanan bisa lebih memudahkan dan dekat kepada masyarakat seperti program samsat keliling atau digitalisasi yang makin memudahkan pembayaran," terang Ruminio.
"Penegakan hukum adalah upaya terakhir. Jadi, dari 12 langkah yang disusun itu mayoritas konsepnya pendekatan humanis. Bagi kepolisian yang paling penting adalah regident kendaraan untuk melindungi masyarakat. Karena berimpact pada hal lainnya," tambah Ruminio.
(wip/dir)
