Dedi Damhudi Soroti Tantangan Gubernur Baru di Jawa Barat

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dedi Damhudi dari Fraksi PPP, memberikan sejumlah catatan penting kepada Gubernur terpilih Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

Pasangan ini diharapkan mampu membawa Jawa Barat ke arah pembangunan yang lebih baik selama masa jabatan mendatang. Dedi menyoroti dua isu utama, pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan serta sumber daya alam dan penggunaan anggaran daerah, termasuk dana dari pajak. Menurutnya, pendekatan inklusif dan transparan menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan mereka.

Penanganan Pertambangan Ilegal

Pertambangan ilegal menjadi sorotan utama Dedi. Praktik ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga merugikan masyarakat dan negara.

"Salah satu prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius adalah pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam mengatasi masalah pertambangan ilegal yang semakin mengkhawatirkan," ujar Dedi dalam keterangan yang diterima detikJabar, Senin (27/1/2025).

Ia mencontohkan kasus di Kutawaringin, Kabupaten Bandung, yang menunjukkan dampak serius pertambangan ilegal.

Selain itu, kasus di Subang baru-baru ini juga menjadi perhatian publik, dengan berbagai desakan masyarakat agar aktivitas ilegal tersebut dihentikan.

"Praktik ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan warga dan menghilangkan potensi pendapatan negara yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah," tambahnya.

Dedi mendesak Gubernur terpilih untuk segera mengambil langkah tegas dengan kebijakan yang jelas dan penegakan hukum yang lebih intensif. Ia juga menekankan pentingnya penghijauan lahan bekas tambang melalui reklamasi dan revegetasi.

"Ketika pohon-pohon dibabat untuk penambangan, sistem penyerapan air terganggu. Tanah menjadi rentan terhadap erosi, yang bisa memicu longsor atau banjir bandang. Pemerintah perlu menerapkan praktik penambangan yang bertanggung jawab," jelasnya.

Optimalisasi Penggunaan Pajak Kendaraan

Selain pertambangan, Dedi juga menyoroti pentingnya pengelolaan dana dari pajak kendaraan untuk perbaikan infrastruktur jalan di Jawa Barat.

"Pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat harus digunakan secara efisien dan tepat sasaran," kata Dedi.

Menurutnya, prioritas perbaikan jalan harus didasarkan pada tingkat kerusakan di setiap wilayah, sehingga alokasi anggaran bisa lebih merata dan efektif.

"Perbaikan jalan yang baik akan mendukung kelancaran transportasi, meningkatkan aksesibilitas, dan berdampak positif pada perekonomian daerah," tambahnya.

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Dedi juga mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Ia berharap Gubernur terpilih dapat menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mendengar suara rakyat dan melibatkan mereka dalam setiap tahapan pembangunan," tegasnya.

Dedi optimistis, dengan pengelolaan sumber daya yang bijaksana dan kebijakan yang tepat, Jawa Barat memiliki potensi besar untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan bagi seluruh warganya.

"Gubernur terpilih harus segera merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jawa Barat, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan," tutupnya.