Bapenda Ungkap Capaian Target Pajak di Jawa Barat

Bapenda Ungkap Capaian Target Pajak di Jawa Barat

Erick Disy Darmawan - detikJabar
Sabtu, 28 Des 2024 21:00 WIB
Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik
Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik (Foto: Erick Disy Darmawan/detikJabar)
Majalengka -

Kesadaran pajak di Jawa Barat (Jabar) masih minim. Upaya membuat warga Jabar sadar pajak terus dilakukan.

Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik menyampaikan, pada tahun ini hanya sekitar 58 persen warga Jabar yang patuh bayar pajak.

Terlepas hal itu, Dedi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar. Meringankan pajak kendaraan bermotor adalah salah satu strateginya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya minim ini kan kita membuat sebuah relaksasi ya, jadi yang sekarang 5 tahun tidak bayar pajak, kita kasih diskon, dikasih bayarnya 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan, seperti itu relaksasinya," kata Dedi saat diwawancarai detikJabar di kegiatan Better Kertajati Festival yang digelar di Bandara Internasional Kertajati, Sabtu (28/12/2024).

"Salah satunya kita lakukan obsgap, kita menelusuri melalui KTMDU kendaraan tidak mendaftar ulang, kita sebar orang masuk ke daerah-daerah dan kemudian juga menggunakan WA-Blast. Jadi pemilik yang kendaran bermotor, yang terintegrasi dengan data kita, kita kirim melalui WA. Menginformasikan bahwa anda sudah habis pajaknya dan lain sebagainya. Itu kan salah satu upaya ya," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Meski demikian, sadar pajak warga Jabar dari tahun ke tahun mulai meningkat. Dari tahun sebelumnya 52 persen, kini sudah berada di angka 58 persen warga Jabar yang sadar pajak. Bahkan Dedi berharap persentase sadar pajak di Jabar pada tahun depan naik menjadi 60 persen.

"Ya, 52 persen tahun kemarin. Sekarang naik (menjadi 58 persen)," ujarnya.

Angka persentase warga sadar pajak itu sudah mencapai target Bapenda Jabar. Sejauh ini sudah ada Rp36 triliun uang pajak yang masuk ke dalam kas daerah. Adapun kontribusi terbesar berasal dari pajak kendaraan bermotor.

"Total pajak sama transfer itu Rp36 triliun. Jadi alhamdulillah sudah mencapai 100 persen," ucap dia.

Disinggung optimalisasi menangkap peluang PAD dari Bandara Kertajati, Dedi berharap bandara terbesar kedua di Indonesia ini terus menggeliat. Dengan ramainya aktivitas di bandara, Dedi meyakini PAD Jabar juga turut terdongkrak.

"Kalau untuk bandara ini kan sekarang istilahnya kan baru lahir, terus kemudian juga sudah banyak yang harus diurusin di bandara ini. Kita sekarang sedang merajut bagaimana di dalam bandara ini juga selain traffic, ya emang utama, kemudian juga kita ingin embarkasi umroh, embarkasi haji kan sudah, tahun depan embarkasi haji kita mengirimkan 70 kloter kemari kan 30 kloter dan 19 ribu penumpang. Kita ingin kembangkan juga kargo, kargo village," jelas dia.

Sementara itu, untuk menggenjot pendapatan hasil pajak di tahun depan Bapenda Jabar sudah menyiapkan strategi. Pemerintah daerah akan dilibatkan dalam meningkatkan pendapatan pajak provinsi.

"Ya kalau target tahun depan kan sudah menggunakan skema option ya, jadi sekarang kalau dulu melalui skema DBH, dana bagi hasil, nah sekarang option, jadi kabupaten/kota itu harus terlibat di dalam pencarian potensi pendapatan. Itu diwajibkan, supaya mereka bisa bayar dan nanti akan memberikan kontribusi terhadap option itu dari PKB dan BBNKB," pungkasnya.

Raih Penghargaan dari Kemendagri

Atas keberhasilan Bapenda Provinsi Jabar meningkatkan PAD, mereka langsung diganjar penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan ini diberikan karena Bapenda Jabar mendapat nilai terbaik dalam kategori realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tertinggi.

Dedi mengatakan, capaian ini merupakan hasil kerja keras semua pegawai samsat di semua wilayah dan pihak yang berkaitan lintas instansi. "Penghargaan dari Kemendagri tentu harus menjadi motivasi bagi kami bekerja lebih baik lagi," kata Dedi.

Dedi menyampaikan, hasil ini berdampak positif bukan hanya untuk Pemprov Jabar, namun juga untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Itu karena, kabupaten/kota akan menerima manfaat yang nantinya digunakan untuk program pembangunan.

"Esensi penting dari semua ini adalah kontribusi besar masyarakat untuk mendukung program pembangunan di berbagai sektor, mulai pendidikan, infrastruktur hingga kesehatan," ujar dia.




(dir/dir)


Hide Ads