DPRD Bandung Sesalkan Retribusi Parkir yang Tak Pernah Capai Target

Parkir liar dengan harga selangit di kota Bandung sempat jadi perbincangan. Mesin parkir yang dulu dibanggakan sejak tahun 2017 pun dipertanyakan eksistensinya.

Mesin parkir berwarna merah ini memang sebagian besar masih berfungsi, tapi malah jarang digunakan. Dishub Kota Bandung pun mengaku masih ada 152 mesin parkir yang tidak berfungsi.

Dikatakan oleh Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Christian Julianto Budiman, ia pun menyesalkan kurang optimalnya penggunaan mesin parkir di kota Bandung. Ia bersama Komisi B mengaku pernah menyoroti perihal ini, sebab diketahui retribusi parkir kota Bandung tak pernah mencapai target.

"Sempat disoroti dari Komisi B, pendapatan retribusi parkir kota Bandung setiap tahunnya itu jauh dari target. Kita lihat angka yang ditetapkan itu sangat realistis untuk dicapai, tapi realitanya setiap tahun angkanya tidak pernah tercapai. Setiap tahun, termasuk tahun ini bisa dipastikan tidak tercapai lagi. Ini nanti akhir tahun akan ditetapkan target retribusi yang baru lagi," kata Chris, dihubungi detikJabar Selasa (31/10/2023).

Chris mengaku tahu betul dan sering kali menerima keluhan soal tarif parkir liar harga selangit yang sempat viral. Ia pun melihat soal retribusi parkir ini jadi hal yang seolah sulit dibereskan, padahal ada banyak solusi yang bisa segera dilaksanakan.

"Tarif parkir on street kan kita mengacu pada peraturan yang ada. Jadi belum lama ini juga ada update penyesuaian tarif sesuai wilayahnya. Saat di lapangan terjadi tarif tidak sesuai, ya kita berharap dari Pemkot harus selalu ada penindakan. Kota Bandung kan kota pariwisata, pusat kota, banyak wisatawan yang datang dari luar kota. Jangan sampai merusak citra Kota Bandung, karena ada oknum-oknum yang melakukan pungutan liar," ucapnya.

Banyak Solusi, Tapi Tak Terealisasi

Kata Chris, mesin parkir ini sebetulnya jadi solusi bagus untuk retribusi parkir Kota Bandung. Ia pun sempat mengusulkan agar jukir dibekali kartu e-money atau e-toll, sehingga bisa membantu tap jika ada pengendara yang tak punya kartu e-toll.

Sayangnya, sampai saat ini hal tersebut belum terealisasi. Menurutnya, ada banyak sistem yang perlu dibenahi.

"Ya kita berharap dari Dishub bisa capai target retribusi yang telah ditentukan. Kan bisa juga kerja sama dengan juru parkir, mereka dikasih kartu untuk tap. Sampai sekarang setahu saya juga belum, saya pikir juga itu jadi solusi," ucap Chris.

"Mesin parkir ini masalahnya mungkin ada pada sosialisasi yang belum selesai. Jadi kalau bilang pengendara nggak punya kartu elektronik, pasti roda 4 punya. Tapi kadang pengendara kadang ingin praktis jadi tetap ingin tunai. Selain itu ada yang masih bingung cara pakainya gimana, jadi ya masih perlu sosialisasi agar mesin parkir bisa dipakai lebih optimal," tambahnya.

Selain itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung Yoel Yosaphat pun punya solusi yang nampaknya cukup jitu untuk masalah parkir di Kota Bandung. Tapi nampaknya usulan dari anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung itu pun belum diindahkan.

"Pembahasan perbaikan mesin parkir dari Dishub belum ada detail angka anggaran yang dibutuhkan. Terus saya malah kasih usulan ke Kadishub, kenapa sih nggak pakai Qris aja? Nanti bukti nota bisa lewat email. Supaya narik perhatian, yang pakai Qris bisa diskon 50 persen. Tapi tanggapannya sih kemarin baru 'akan didiskusikan dan diupayakan'," ujar Yoel.

Sampai saat ini Yoel berharap ada langkah pasti dari Pemkot Bandung untuk segera mengajukan detail anggaran perbaikan mesin parkir, atau bahkan perubahan sistem seperti yang diusulkan.

"Ini jelas padahal bisa mencegah ada setoran yang masuk kantong lain. Kalau misal ada yang jahat ganti barcode, kan ada nama resmi. Di Qris itu atas namanya jelas itu masuk ke pendapatan daerah," ucapnya.