UMP Jabar 2023 Tinggal Diteken Ridwan Kamil

UMP Jabar 2023 Tinggal Diteken Ridwan Kamil

Rifat Alhamidi - detikJabar
Kamis, 24 Nov 2022 14:00 WIB
Hand holding Indonesian Rupiah (IDR) Red 100,000 bank notes currency from leather wallet on white background.
Ilustrasi uang. (Foto: Getty Images/iStockphoto/Anggi Dharma Prasetya)
Bandung -

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2023 sudah dibahas dewan pengupahan. Rencananya, UMP Jabar hanya tinggal menunggu persetujuan Gubernur Ridwan Kamil untuk segera disahkan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi menyatakan, pembahasan UMP Jabar 2023 disesuaikan dengan regulasi anyar yaitu Peraturan Kementerian Tenaga Kerja (Permenaker) No 18 Tahun 2022. Dewan pengupahan pun baru saja merampungkan pembahasan UMP dengan kalangan serikat pekerja dan serikat buruh.

"Baru selesai rapat dewan pengupahan provinsi terkait pembahasan rekomendasi untuk Pak Gubernur dan Pak Gubernur menginginkan yang terbaik, tapi yang sesuai arahan dari pemerintah pusat," kata Taufik saat dihubungi detikJabar, Kamis (24/11/2022).


Bila mengacu ke Permenaker 18/2022, kenaikan UMP tahun 2023 berada di kisaran maksimal 7,88 persen. Rachmat memastikan, angka kenaikan itu sudah disetujui buruh di Jawa Barat untuk ditetapkan menjadi UMP tahun depan.

"Kenaikannya di kisaran 7,88 persen. Buruh sudah sepakat, walaupun keinginannya lebih tinggi tapi kan menyadari regulasi yang masih memungkinkan sesuai perjuangan adalah menggunakan formulasi Permenaker 18/2022," ungkapnya.

Jika tidak ada kendala, penetapan UMP Jabar bakal dilakukan pada 28 November 2022. Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK), Disnaker menargetkan pembahasan itu bisa disahkan pada 7 Desember 2022.

"Tinggal menunggu persetujuan dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan lancar," pungkasnya.

(ral/orb)