Cara Pemkab Bandung Tekan Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM

Cara Pemkab Bandung Tekan Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM

Yuga Hassani - detikJabar
Senin, 26 Sep 2022 16:43 WIB
Operasi pasar murah di Kabupaten Bandung.
Operasi pasar murah di Kabupaten Bandung. (Foto: Yuga Hassani/detikJabar)
Bandung -

Pemkab Bandung menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) di 22 kecamatan. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Kita sudah mulai penyebaran dan OPM tahap pertamanya di 22 kecamatan. Apabila ada tambahan, kemungkinan akan ditambah 9 Kecamatan," ujar Bupati Bandung Dadang Supriatna, di Kecamatan Cileunyi, Senin (26/9/2022).

Menurutnya pada OPM tersebut, bahan pokok hingga sembako dijual dibantu subsidi. Masyarakat hanya membeli sebesar 40 persen dari harga jual.


"Yang harusnya Rp 160 ribu, ini dibayar Rp 63 ribu, sisanya dibayar Pemda Kabupaten Bandung," katanya.

Dadang menyebutkan saat ini Pemda Bandung menyiapkan 12 ribu paket untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal tersebut telah tercatat oleh Kades hingga Camat.

"Akan disebarkan sesuai dengan, by name, by address, datanya yang sudah dipegang para camat dan kades," ucapnya.

Dia menambahkan, program tersebut dilaksanakan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat dalam rangka menyikapi inflasi akibat adanya kenaikan harga BBM.

"Saya sudah instruksikan semua elemen mulai dari kadis, camat, desa, RT dan RW agar senantiasa melayani kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Dalam menangani inflasi, Pemkab Bandung saat ini telah menyiapkan dana puluhan miliar rupiah. Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.

"Untuk menghadapi inflasi, itu kita siapkan Rp 22 Miliar untuk persiapan dan antisipasi inflasi dan ada tambahan lagi di Rp 8,9 Miliar dari DID yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Mendagari," tuturnya.

"Saat ini angka inflasi 4,2 persen itu sudah tergolong aman, dan akan kita upayakan menurun terus," tambahnya.

Pihaknya mengimbau para pengusaha memberikan kepedulian kepada masyarakat untuk menghasilkan program yang sifatnya rutin.

"Program OPM ini sudah diajukan dan sudah ada anggarannya, saya dorong dari program DID, termasuk ada 9 kecamatan tambahan. Jadi jika ditotalkan dari yang APBD dan DID total anggaran Rp 31 Miliar," pungkasnya.

Minta Bandar Pertanian Jangan Berspekulasi

Dalam kesempatan itu, Dadang buka suara terkait adanya beberapa petani di Kabupaten Bandung yang mengeluhkan anjloknya harga jual. Hal tersebut terjadi setelah adanya kenaikan BBM.

"Saya kira, kita ini sedang membuat pola dengan Dinas Pertanian dan sudah kita dorong dan mengupayakan nasib petani dalam rangka mengantisipasi inflasi," ujar Dadang.

Bupati Bandung Dadang Supriatna.Bupati Bandung Dadang Supriatna. Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Dadang mengungkapkan saat ini terdapat 20 desa di Kabupaten Bandung yang masih kategori rawan pangan. "Di Desa Sugihmukti (Kecamatan Pasirjambu), ada 420 KPM (keluarga penerima manfaat), selanjutnya ada 20 Desa yang masih kategori rawan pangan," katanya.

Dia menyebutkan, saat ini banyak bandar pertanian yang bermain. Sehingga dia menegaskan hal tersebut tidak diperkenankan terjadi.

"Kemudian, kita harus merubah mindset, kita harus menyiapkan offtaker, kadang-kadang pengepul atau bandar ini kerap berspekulasi, saya kira dalam kondisi ini tolong jangan berspekulasi," jelasnya.

Dadang pun meminta kepolisian untuk bisa menanggulangi hal tersebut. "Saya juga minta bantuan Kapolresta Bandung untuk menangani penimbunan dan tindak spekulasi," tuturnya.

Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo mengatakan terus melakukan penyelidikan terkait dugaan permainan para penimbun pertanian tersebut.

"Jika ada tentunya kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut apakah perbuatan ini masuk dalam kategori pidana ataukah administrasi. Yang jelas kami tidak ingin ada spekulan yang bermain harga. Sehingga membuat kesulitan bagi masyarakat," ucap Kusworo.

Kusworo mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dengan tiga cara, di antaranya, preemptive, preventif, dan represif.

"Preemptivenya kita lakukan kegiatan sosialisasi, kemudian regulasi kita kawal. Preventifnya kita laksanakan kegiatan patroli atau penempatan personel kita di wilayah-wilayah pasar, untuk mendapatkan dan menggali informasi yang terjadi di lapangan," jelasnya.

"Dan represifnya seandainya ada pelanggaran-pelanggaran hukum, seperti yang sebulan lalu kita dapatkan, penyuntikkan tabung gas lpg, dari 3 kg gas subsidi disuntikkan ke tabung 12 kg, dan itu menjadi mudah habis, artinya isinya hanya 9 kg, dan dijual dengan harga non subsidi," pungkasnya.

(orb/orb)