.webp)
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar menyiapkan sejumlah langkah dan strategi demi mewujudkan 'Jalan Mulus' di tengah keterbatasan anggaran. Pasalnya anggaran di Dinas BMPR mengalami penurunan di tahun 2023 mendatang.
Meski begitu, Dinas BMPR Jabar sudah menyiapkan beberapa strategi penanganan jalan yang rusak yang jadi kewenagannnya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian PUPR untuk pembiayaan anggarannya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono membenarkan adanya penurunan anggaran untuk perbaikan jalan. "Betul ada penurunan anggaran dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi memang kita memahami kondisi ini. Terlebih, pada 2024 akan ada Pilkada serentak dan Pemilu," kata Bambang dalam rilis yang diterima, Rabu (3/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan alasan akan melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk perbaikan jalan di Jabar. Karena berdasarkan Undang Undang No II/2022 tentang jalan, dinyatakan anggaran pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota bisa dibelanjakan untuk penanganan jalan maupun jembatan yang bukan kewenangannya.
"Aatas dasar itu, Dinas BMPR Jabar berkoordinasi dengan Bapeda Jabar, Bapenas dan Kementerian PUPR. Diharapkan bisa membuahkan hasil juga membantu untuk kekurangan pembiayaan penanganan jalan di Jawa Barat," ucapnya.
Bambang menyebutkan saat ini kondisi jalan yang rusak di Jawa barat mencapai 450 Km. Kondisi tersebut harus segera direkonstruksi.
"Kalau dihitung rekonstruksi itu biayanya bisa mencapai Rp1,9 triliun," katanya.
Dia juga menyebut kondisi jalan di Jawa Barat hampir 73 persen sudah melebihi dari umur teknis. Untuk itu, tidak ada solusi lain kecuali melakukan rekonstruksi. "Jika 73 persen berarti Rp1,6 triliun harus kita siapkan untuk rekontruksi jalan," ujarnya.
Bambang mengungkapkan dengan keterbatasan anggaran, pihaknya melakukan beberapa langkah. Salah satunya melalui penanganan berkala yakni melapis ulang dengan ketebalan jalan sekitar 10 cm.
"Kondisi jalan yang eksisting ini kita perbaiki dulu sampai dengan memenuhi kriteria. Itu yang akan kita lakukan di tahun 2023 mendatang," katanya.
Selain itu, dengan anggaran yang minim, pihaknya akan memprioritaskan perbaikan jalan di beberapa wilayah seperti perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan wisata serta ekonomi. "Itu yang menjadi prioritas penanganan kita," tegasnya.
Dia juga akan segera berkoordinasi dengan instansi lainnya sepert Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan untuk menentukan jalan mana yang jadi prioritas perbaikan.
"Sekitar 450 km lebih jalan di Jabar sudah rusak secara merata. Jadi dibutuhkan koordinasi dengan pihak lain. Itulah sebabnya harus segara kita selesaikan," ujarnya.
(mso/mso)
