DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pasca-pengesahan ini, pemerintah bakal membentuk dua badan baru yang memiliki peran krusial dalam tata cara perampasan aset.
"Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, langkah pemisahan badan pengelola aset dari institusi penegak hukum merupakan praktik lazim di banyak negara. Tujuannya jelas: meminimalisir potensi konflik kepentingan dalam proses eksekusi aset.
"Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada," ucap dia.
Selain badan pengelola, Habiburokhman juga membeberkan rencana pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini nantinya akan bertugas mengawal implementasi UU tersebut agar tetap berada di koridor hukum yang benar.
"Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," jelas dia.
Artikel ini sudah tayang di detikNews, baca selengkpanya di sini.
Simak Video "Video: Peneliti PUKAT UGM Bicara Pedang Bermata Dua UU Perampasan Aset"
(mso/mso)