UU Perampasan Aset Disahkan, 2 Badan Baru Bakal Dibentuk

UU Perampasan Aset Disahkan, 2 Badan Baru Bakal Dibentuk

Tim detikSulsel - detikSulsel
Kamis, 19 Nov 2026 14:16 WIB
Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah resmi disahkan DPR RI hari ini, lebih cepat dari yang ditargetkan.
Foto: Dok. Istimewa
Jakarta -

DPR resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menyusul pengesahan aturan tersebut pemerintah akan membentuk dua badan baru yang berkaitan dengan mekanisme perampasan aset.

Melansir detikNews, kedua badan itu disiapkan untuk menjalankan fungsi pengelolaan hasil rampasan aset dan pengawasan. Lembaga tersebut nantinya berdiri terpisah dari institusi penegak hukum.

"Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Habiburokhman menyebut pemisahan lembaga pengelola aset rampasan dari aparat penegak hukum telah diterapkan di sejumlah negara. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya konflik kepentingan dalam proses perampasan maupun pengelolaan aset.

"Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada," ucap dia.

ADVERTISEMENT

Sementara badan kedua yang akan dibentuk yakni Badan Pengawas Perampasan Aset. Habiburokhman menjelaskan badan ini dibentuk untuk mengawasi penerapan RUU Perampasan Aset.

"Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," jelas dia.

Seperti diketahui, paripurna DPR digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, serta dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum RUU disahkan menjadi undang-undang, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporan terkait perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.

Kemudian, setelah laporan, Puan menanyakan kepada forum rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset. Puan meminta persetujuan anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset.

"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.

"Setuju," jawab forum paripurna.

Perwakilan pemerintahan yang hadir dalam paripurna yakni, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.



(alk/alk)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads