Sejumlah peristiwa terjadi di Jawa Barat (Jabar) hari ini, Kamis (12/11/2026). Mulai dari rencana larangan vape bagi ASN hingga misteri kebakaran pool DAMRI yang belum terungkap.
Berikut rangkuman Jabar hari ini.
1. Pemprov Jabar Siapkan Larangan Vape ASN
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana melarang seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan rokok elektrik atau vape. Larangan tersebut akan berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, mengatakan surat edaran terkait larangan penggunaan vape bagi ASN saat ini tengah diproses. Pemprov Jabar juga telah melakukan sosialisasi melalui sejumlah media publikasi atau flyer dengan pesan ASN Jawa Barat tanpa vape.
"Yang jelas, kalau pemerintah ataupun lembaga institusi sudah mengatakan melarang, kita pun sebagai ASN pasti melakukan larangan. Sebetulnya rencana surat edaran terkait hal itu sudah diterbitkan," kata Dedi, Kamis (12/11/2026).
Menurut Dedi, larangan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan risiko kesehatan akibat penggunaan vape. Perangkat rokok elektrik juga dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu kedisiplinan sekaligus keteladanan ASN sebagai aparatur pemerintah.
"Vape ini tidak hanya berisiko bagi kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran narkotika. Sehingga, kondisi tersebut dapat mengganggu disiplin dan juga keteladanan sebagai ASN," ujarnya.
Dedi menegaskan, kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jabar, baik PNS, PPPK, maupun pegawai non-ASN. Tujuannya untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, memperkuat penerapan kawasan tanpa rokok, serta membangun budaya kerja yang sehat.
"Tujuannya memang untuk melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat, mencegah penyalahgunaan narkotika, termasuk juga menegakkan kawasan tanpa rokok dan membangun budaya kerja. Seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun pegawai non-ASN, berlaku semuanya," tutur Dedi.
2. 91 Warga Terdampak Kebakaran Pool Damri Ngungsi ke Musala
Penanganan pengungsi korban terdampak kebakaran di kawasan Pool Damri Kebon Kawung, Bandung, memasuki babak baru. Sebanyak 91 warga dari 35 KK kini memilih mengungsi ke musala hingga kantor RW sekitar rumahnya setelah tiga hari bertahan di basement hotel.
Sebagaimana diketahui, setelah kebakaran melanda Pool Damri di Kebon Kawung, Cicendo, Kota Bandung, puluhan warga itu ditempatkan di basement hotel untuk pengungsian. Namun setelah tiga hari kejadian itu, mereka harus pindah karena masa penggunaan lokasi tersebut telah berakhir.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, Pemkot sebetulnya sudah menawarkan sejumlah tempat pengungsian seperti di Sentra Wyataguna. Namun, puluhan warga tersebut menolak opsi ini karena ingin lebih dekat ke tempat tinggalnya yang hangus terbakar.
"Udah pindah, jadi mereka maunya ngumpul bareng-bareng, enggak mau berpisah. Kemudian juga enggak mau jauh dari situ karena takut tempat mereka teh diserobot oleh yang lain. Jadi akhirnya mah (mengungsi) dengan warga di situ lagi, di kantor RW sama di musala," kata Didi, Kamis (12/11/2026).
Puluhan warga itu kata Didi sudah pindah sejak Rabu (11/11) kemarin. Menurutnya, keputusan ini diambil warga dan akhirnya mereka tinggal sementara di posko mandiri.
"Jadi mereka intinya mah udah di posko mandiri katanya. Kemarin tuh kita kan udah nyari untuk opsi di kontrakan gitu ya, di Sukawarna Baru, di Wyataguna, tapi mereka menolak. Ya udah akhirnya dengan dengan warga lagi di Gang Bekel itu," ucapnya.
Meski demikian, Didi memastikan Pemkot Bandung tidak lepas tangan. Bantuan terus disalurkan untuk mencukupi keperluan warga selama di pengungsian.
"Kalau bantuan mah masih mengalir, masih banyak. Jumlah KK-nya itu 35, ada 91 jiwa dan 13 rumah warga yang kebakar," pungkasnya.
3. Mayoritas Bedeng PKL Cibiru Jual Miras
Satpol PP Kota Bandung membongkar 48 bedeng PKL di kawasan Bundaran Cibiru, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung. Mayoritas lapak tersebut kedapatan melakukan transaksi penjualan minuman keras (miras).
Fakta ini diungkapkan langsung oleh Kasatpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi. Sejak Januari 2026, tercatat sudah puluhan lapak penjual miras di Kota Bandung yang dibongkar petugas.
"Lebih dari 50 kios yang sudah kita bongkar, mereka jual minuman keras. Belum ditambah sekitar 48 bangunan yang ada di Cibiru, yang juga kebanyakan kasus minuman keras," kata Bambang, Kamis (12/11/2026).
Bambang menegaskan, Satpol PP sudah memberikan teguran agar tidak ada aktivitas penjualan miras secara bebas. Jika tak diindahkan, Satpol PP tidak segan membongkar lapak dagangan tersebut.
"Kita menyampaikan imbauan terkait tempat‑tempat yang dilarang menjual minuman keras. Kami sudah melakukan sosialisasi kepada para pemilik bangunan maupun penjual yang disinyalir menjual minuman keras tanpa izin," ucapnya.
Kemudian, Satpol PP Kota Bandung juga tengah gencar mengimbau pengelola tempat pijat agar tidak menyalahgunakan tempat tersebut untuk aktivitas prostitusi. Bambang tak menampik jika selama ini pihaknya kerap menerima laporan masyarakat terkait fenomena tersebut.
"Kita sedang melakukan edukasi terkait tempat‑tempat pijat agar tidak digunakan untuk kegiatan prostitusi. Kita sudah memasang imbauan bahwa tempat‑tempat tersebut dilarang digunakan untuk penyimpangan seksual sesuai aturan yang berlaku," tuturnya.
(bba/yum)