.webp)
DPRD Jawa Barat meminta agar program krusial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak dihapus dalam penyesuaian anggaran. Hal ini menyusul rencana pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang tidak mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyoroti potensi pemangkasan kegiatan yang belum berjalan, terutama program untuk mendukung ekonomi rakyat, bantuan bagi petani dan peternak, serta pembangunan jalan desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan informasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kondisi kas daerah Jawa Barat saat ini masih relatif normal. Namun, kondisi tersebut tidak terlepas dari banyaknya kegiatan yang belum direalisasikan.
"Ya kalau dari laporan arus kas ya, informasi yang disampaikan oleh TAPD kondisi saat ini sebenarnya masih normal-normal saja. Tapi dengan catatan banyak kegiatan yang belum dijalankan. Misalnya sisa kas ini masih di Rp9,6 triliun," ungkapnya, Senin (19/10/2026).
Di sisi lain, pemerintah provinsi harus segera membayar kegiatan senilai sekitar Rp2,1 triliun yang sudah berkontrak dan berjalan. Sebelumnya, kegiatan tersebut direncanakan menggunakan pembiayaan dari pinjaman daerah.
"Tinggal tadi, ada beberapa kegiatan yang sudah berkontrak dan sudah berjalan yang nilainya Rp2,1 triliun, itu yang tentunya harus dibayarkan segera kan yang sudah berkontrak tapi belum dibayar, yang awalnya bersumber dari utang ya mau tidak mau maka ya sisa kas yang ada saat ini ya untuk diperuntukkan untuk membayar kegiatan yang sudah berkontrak," jelas Ono.
Penggunaan kas yang tersedia untuk membayar kewajiban tersebut berpotensi mempersempit ruang anggaran bagi program lain. Ono menilai, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian proyek yang sudah berjalan, tetapi juga harus memastikan program yang menopang ekonomi masyarakat tetap terlaksana.
Ia mencontohkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta bantuan ternak yang hingga kini belum berjalan. Padahal, program tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan petani dan penguatan ekonomi rakyat. Program bantuan keuangan untuk desa yang ditujukan bagi pembangunan jalan juga menjadi perhatian DPRD.
"Tapi tentunya kan banyak juga kegiatan-kegiatan yang belum berjalan yang saya lihat terutama terkait dengan ekonomi rakyat. Misalnya saya lihat di Komisi II misalnya, untuk petani itu banyak yang belum berjalan juga, misalnya ada bantuan alsintan, bantuan ternak, ya itu pun belum berjalan," katanya.
"Terus misalnya bantuan keuangan ke desa yang untuk membantu pembangunan jalan-jalan di desa itu juga belum berjalan," imbuhnya.
Ono mengingatkan, tidak direkomendasikannya rencana pinjaman daerah dapat berujung pada efisiensi tambahan dan penghapusan sejumlah kegiatan dalam penyesuaian APBD Perubahan 2026. Karena itu, DPRD ingin memastikan program yang berdampak langsung terhadap masyarakat tidak menjadi korban penyesuaian anggaran.
Ia mendorong adanya kesepakatan antara DPRD dan Gubernur Jawa Barat untuk mempertahankan program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi rakyat, pertanian, perikanan, dan pembangunan infrastruktur desa.
"Sehingga tentunya ini menjadi bahan bagi DPRD karena pastinya kan ada efisiensi lagi, ada penghapusan kegiatan ya kan. Nah kita berharap DPRD dengan Gubernur nanti sepakat untuk memprioritaskan kegiatan yang berhubungan langsung dengan rakyat untuk tidak dievaluasi, tidak dicoret," tegasnya.
Menurut Ono, TAPD sejauh ini baru menyampaikan kegiatan yang tidak bisa dihapus karena sudah berkontrak dan berjalan. Sejumlah proyek infrastruktur, termasuk yang berkaitan dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), masuk dalam kategori tersebut.
"Sehingga memang yang saat ini sedang berjalan, sudah berkontrak dan sedang berjalan itu ya mayoritasnya mungkin saja itu termasuk kegiatan di DBMPR. Itu kan yang baru disampaikan oleh Pak Sekda itu," ucapnya.
Namun, bagi DPRD, perlindungan anggaran tidak cukup hanya diberikan kepada proyek yang sudah terikat kontrak. Program yang belum berjalan tetapi menyangkut kebutuhan dasar dan penghidupan masyarakat juga harus mendapat perhatian dalam menentukan prioritas belanja daerah.
Ono menegaskan, penyesuaian anggaran harus tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama. Ia meminta agar bantuan untuk petani dan nelayan serta pembangunan jalan desa tidak ikut dicoret hanya karena pemerintah daerah harus menata ulang pembiayaan.
"Tapi DPRD menginginkan bahwa yang berhubungan dengan rakyat juga harus menjadi prioritas. Bicara terkait dengan ekonomi rakyat, ke petani, nelayan. Kalau infrastruktur ya kita menginginkan bahwa jalan-jalan desa pun ya tidak dievaluasi, tidak dicoret," pungkasnya.
(iqk/iqk)
