Strategi Dedi Mulyadi Hadapi Potensi Penolakan Pinjaman Rp3,4 T

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengantisipasi kemungkinan tidak direkomendasikannya rencana pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dedi Mulyadi mengaku telah memperhitungkan kemungkinan tersebut sebelum keputusan evaluasi Kemendagri diterima. Ia juga menegaskan Pemprov Jabar belum berutang dan berupaya mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman untuk membiayai pembangunan daerah.

"Betul begitu, sudah diantisipasi," kata Dedi, Minggu (1810/2026).

Dedi menyatakan tidak ingin Pemprov Jabar terlalu bergantung pada utang. Jika pembiayaan tambahan memang diperlukan, ia memperkirakan nilai pinjaman tidak akan mencapai Rp2 triliun.

Menurutnya, angka Rp3,4 triliun yang menjadi perhatian bukan merupakan defisit anggaran, melainkan potensi pendapatan daerah yang tidak tercapai sesuai target. Kondisi itu membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan fiskal yang tersedia.

Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pendapatan, Pemprov Jabar mengevaluasi kembali alokasi belanja dalam Perubahan APBD 2026. Kegiatan yang dinilai belum strategis untuk dilaksanakan tahun ini dapat ditunda dan dialihkan ke tahun berikutnya.

"Kalau alokasi belanjanya sudah ada tapi dinilai tidak terlalu strategis dilaksanakan tahun ini, ya sudah geser saja tahun depan," ucapnya.

Dedi menilai kemampuan keuangan daerah masih cukup untuk membiayai kegiatan yang sedang berjalan, dengan catatan tidak ada penambahan proyek baru. Karena itu, rencana pinjaman perlu dilihat berdasarkan kebutuhan riil pembiayaan, bukan semata-mata besarnya potensi pendapatan yang tidak tercapai.

"Hitungan kita sampai bulan sekarang, andaikata kita tidak membuat proyek baru, sudah cukup uangnya," ujarnya.

Namun begitu, ia menyebut seluruh pembangunan akan tetap dirampungkan tahun ini dengan mengandalkan alokasi anggaran dari penerimaan pajak daerah.

"Dalam dua setengah bulan terakhir ini, seluruh kegiatan Pemprov Jabar bisa selesai dan tercapai target 100%," katanya.

Dia mengakui, pembangunan di tengah keterbatasan fiskal memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan anggaran. Terlebih, dana bagi hasil pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah masih tertunda.

"Memang risikonya masih ada kekurangan fiskal, tetapi kita tidak akan pinjam. Kita tetap mengoptimalkan yang ada, paling nanti ada yang disebut dengan tunda bayar," ujarnya.

Menurutnya, skema tunda bayar memungkinkan pekerjaan yang dilaksanakan pada 2026 dibayarkan pada 2027. Dengan cara itu, Pemprov Jabar berupaya menjaga pembangunan tetap berjalan tanpa menambah kewajiban pinjaman maupun menanggung beban bunga.

"Kita bisa membangun tanpa harus pinjam dan tanpa harus bayar bunga," pungkasnya.