Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan Holding BUMD Sanggabuana terbentuk dalam waktu sekitar satu bulan ke depan. Pembentukan holding ini dilakukan untuk merombak pola pengelolaan BUMD melalui konsolidasi dan pemilahan kinerja.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan proses pembentukan Holding Sanggabuana kini tengah dibahas bersama DPRD. BUMD yang dinilai sehat akan dikonsolidasikan ke dalam holding, sedangkan perusahaan daerah yang belum sehat akan diarahkan menjalani restrukturisasi.
"Insyaallah dalam satu bulan ke depan Jawa Barat akan memiliki holding, di mana BUMD-BUMD yang sehat nanti dikonsolidasi, dibawa ke Holding Sanggabuana dan yang belum sehat akan direstrukturisasi," kata Herman, Rabu (30/9/2026).
Menurut Herman, skema tersebut bukan sekadar pembentukan wadah baru, tetapi menjadi pintu masuk untuk menata kembali BUMD Jawa Barat berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing perusahaan.
"Ini adalah kick off pertama bagaimana BUMD di satu daerah dikonsolidasikan, dipilah, dioptimalkan," ujarnya.
Pemprov Jabar juga tengah mengumpulkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki pengalaman di bidang bisnis, investasi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Masukan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan model Holding Sanggabuana.
Herman memastikan pembentukan holding akan dilakukan melalui pendekatan berbasis kajian. Proses tersebut diharapkan menghasilkan model pengelolaan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan BUMD Jawa Barat, tetapi juga dapat diterapkan sebagai referensi di daerah lain.
"Insyaallah kita akan segera percepat prosesnya, kita akan melakukan scientific process, sehingga ini akan menjadi model bagi pendirian holding investment lain di provinsi lain," kata Herman.
Selain konsolidasi bisnis, persoalan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Pemprov Jabar menyiapkan penguatan dari sisi rekrutmen, pengembangan talenta, hingga pengelolaan sumber daya manusia atau human capital management.
Herman menegaskan, pembentukan Holding Sanggabuana tetap harus bermuara pada tiga fungsi utama BUMD. Perusahaan daerah tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki peran terhadap perekonomian dan pelayanan publik.
"Yang pertama memberikan dividen ke Pemda Provinsi Jawa Barat seoptimal mungkin. Yang kedua bisa membantu menggerakkan perekonomian daerah. Dan yang ketiga memberikan layanan terbaik di bidangnya," tutur Herman.
Dengan tiga fungsi tersebut, Pemprov Jabar berharap Holding Sanggabuana mampu menjadi model baru dalam pengelolaan BUMD sekaligus menjadi rujukan bagi dunia usaha. "Sehingga menjadi rujukan bagi dunia usaha yang lainnya," pungkasnya.
(iqk/iqk)