Sorotan DPRD Jabar soal Pusat Data AI Dibangun di Jatiluhur

Pembangunan pusat data berbasis artificial intelligence (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, mendapat sorotan dari DPRD Jawa Barat. Bukan hanya soal investasi dan lapangan kerja, kebutuhan air untuk mengoperasikan pusat data berkapasitas besar menjadi perhatian serius.

Proyek senilai sekitar Rp3,5 triliun tersebut sebelumnya diresmikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Selasa (22/9/2026). Fasilitas yang dibangun di atas lahan 8.000 meter persegi itu merupakan bagian dari kawasan pengembangan seluas 11 hektare.

Pusat data tersebut memiliki kapasitas daya listrik hingga 120 megawatt (MW), dengan kapasitas pengembangan mencapai 640 MW.

Skala kebutuhan energinya membuat aspek lingkungan dan penggunaan sumber daya air dinilai tidak bisa dikesampingkan. Terlebih, pusat data AI membutuhkan sistem pendinginan untuk menjaga perangkat komputasi tetap beroperasi.

Mengutip detikInet, studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature menyebut pusat data berkapasitas 1 MW dapat menggunakan hingga 25,5 juta liter air setiap tahun hanya untuk kebutuhan pendinginan.

Besarnya kebutuhan air pusat data secara umum menjadi alasan DPRD Jabar meminta pemerintah membuka informasi mengenai sistem pendinginan dan kebutuhan air fasilitas tersebut.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai manfaat ekonomi pembangunan harus dihitung bersamaan dengan potensi dampaknya.

"Kalau bicara soal ketenagakerjaan, kami di Komisi V tentu gembira. Konon menyerap hingga 3.000 tenaga kerja, apalagi per Agustus 2026 PHK di Jabar sampai di angka 10 ribuan lebih. Tapi tentu, apakah penyerapan tenaga kerja itu sebanding dengan efek data center AI tersebut?" kata Maulana dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).

Jangan hanya Hitung Investasi

Pusat data tersebut diproyeksikan membuka lapangan kerja hingga 2.000-3.000 orang secara bertahap. Namun, Maulana meminta pemerintah tidak berhenti pada hitungan nilai investasi dan jumlah tenaga kerja.

Ia meminta pemerintah membuka perhitungan mengenai manfaat sekaligus risiko proyek tersebut, terutama karena pusat data AI memiliki kebutuhan sumber daya yang besar.

"Seharusnya pemerintah membuka ke publik plus-minus data center AI tersebut. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana. Banyak hasil riset yang mengungkap dampak dari keberadaan data center AI, mulai dari penggunaan air, potensi bakteri tertentu dalam air buangan, kebisingan, karbon, dan sebagainya," ujarnya.

Sorotan itu menjadi penting karena lokasi pusat data berada di kawasan Jatiluhur, yang memiliki sumber daya air dengan fungsi strategis. Waduk Jatiluhur bukan sekadar kawasan untuk mendukung aktivitas industri, tetapi juga memiliki fungsi besar dalam penyediaan air bagi pertanian.

Maulana mengingatkan agar kebutuhan industri tidak menggeser kepentingan petani yang selama ini bergantung pada sistem irigasi dari Waduk Jatiluhur.

"Sebagaimana fungsi awalnya, Waduk Jatiluhur digunakan untuk mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 240.000 hektare di wilayah Karawang, Subang, Bekasi, dan sekitarnya. Jadi, hak atas air bagi petani harus didahulukan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air," ucap Maulana.

DPRD Klaim Tak Banyak Tahu

Maulana juga mempertanyakan komunikasi Pemprov Jabar dengan DPRD terkait pembangunan pusat data tersebut. Menurutnya, DPRD perlu mendapatkan informasi mengenai aspek perizinan, AMDAL, hingga mekanisme manfaat proyek bagi masyarakat.

"Saya bertanya ke lintas komisi yang ada di DPRD Jawa Barat, banyak yang tidak tahu. Meskipun katanya ini program pemerintah pusat, setidaknya secara izin, AMDAL, pembangunan, dan alur benefit ada pembahasan di DPRD Jawa Barat. Lagi-lagi gubernur tidak ada koordinasi dengan legislatif," tegasnya.

Menurut Maulana, persoalan koordinasi bukan sekadar urusan administratif. Informasi mengenai potensi dampak seharusnya diketahui sejak pembangunan direncanakan sehingga mitigasi dapat disiapkan sebelum fasilitas beroperasi.

"Apalagi nanti setelah ada pembangunan, efek negatifnya terjadi, tentu pemerintah eksekutif dan legislatif menjadi kambing hitam yang sewaktu-waktu bisa sangat disalahkan akibat pembangunan data center AI ini," pungkasnya.