Peringatan Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216 tahun hanya tinggal menghitung hari, tepatnya pada 25 September mendatang. Namun, tahukah detikers seperti apa sejarah hari jadi Kota Bandung ini?
Rupanya, peringatan Hari Jadi Kota Bandung tidak lepas dari beberapa kejadian yang mengiringi pertumbuhan Kota Kembang dari masa ke masa. Mulai dari masa pertama Kota Bandung didirikan oleh dan atas kehendak (kebijakan) Bupati Bandung ke-9 RA Wiranatakusumah hingga Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang meresmikannya pada 25 September 1810.
Jejak Awal di Krapyak
Kabupaten Bandung sebenarnya sudah berdiri jauh sebelum 25 September 1810. Pemerintahan lokal ini pertama kali dibentuk sekitar pertengahan abad ke-17, tepatnya pada tahun 1641 melalui piagam Sultan Agung dari Kesultanan Mataram.
Pada masa itu, pusat pemerintahan berada di Krapyak (sekarang kawasan Dayeuhkolot), di tepi Sungai Citarum, dengan bupati pertama bernama Tumenggung Wiraangunangun.
Meski strategis untuk jalur transportasi air tradisional, posisi Krapyak memiliki kelemahan mendasar. Letaknya di dataran rendah membuat kawasan ini sering terendam banjir besar luapan Sungai Citarum, terutama saat musim hujan. Kondisi alam ini menyulitkan tata kelola pemerintahan dan mobilitas penduduk sehari-hari.
Dorongan Jalan Raya Pos
Perubahan besar terjadi ketika Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808-1811. Daendels memiliki misi utama memperkuat pertahanan militer Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Untuk mempermudah mobilisasi pasukan dan logistik, ia membangun Groote Postweg atau Jalan Raya Pos sepanjang sekitar 1.000 kilometer dari Anyer hingga Panarukan.
Pembangunan jalur pos ini melintasi pedalaman wilayah Bandung. Namun, rutenya tidak melewati Krapyak, melainkan bergeser belasan kilometer ke arah utara. Daendels melihat potensi kawasan baru di sekitar Cikapundung yang relatif datar, bertanah subur, berhawa sejuk, serta bebas banjir.
Ia kemudian memerintahkan Bupati Bandung saat itu, Raden Adipati Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibu kota kabupaten ke dekat jalan raya baru tersebut.
Titik Nol dan Keputusan Wiranatakusumah II
Wiranatakusumah II sebenarnya sudah memikirkan rencana perpindahan ibu kota sebelum perintah Daendels turun. Krapyak sudah tidak lagi memadai sebagai pusat pemerintahan. Sang bupati kemudian memilih lokasi baru di dekat mata air Sumur Bandung dan tepi barat Sungai Cikapundung.
Titik temu antara visi bupati dan kebijakan Daendels terjadi saat Daendels menancapkan tongkat di dekat jembatan Cikapundung (kini kawasan Titik Nol Kilometer, Jalan Asia Afrika). Daendels berucap bahwa jika ia kembali kelak, di tempat itu harus sudah terbangun sebuah kota.
Proses pembangunan kota baru pun dimulai. Kompleks pemerintahan dibangun dengan pola tradisional Sunda-Jawa: alun-alun di bagian tengah, Pendopo Kabupaten di sisi selatan, Masjid Agung di sisi barat, serta pasar di sisi timur. Tata ruang ini menempatkan pusat kekuasaan, spiritual, dan ekonomi rakyat dalam satu lingkaran terpadu.
Puncak dari proses ini tercatat dalam surat keputusan (besluit) tertanggal 25 September 1810. Surat tersebut melegalkan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dari Krapyak ke lokasi baru di tepi Jalan Raya Pos. Tanggal terbitnya surat itulah yang kemudian diresmikan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 1953 sebagai Hari Jadi Kota Bandung.
Warisan yang Terus Bertumbuh
Perpindahan ibu kota pada tahun 1810 menjadi fondasi pertumbuhan Bandung modern. Dari kawasan administratif kecil di tepi Sungai Cikapundung, Bandung berkembang menjadi pusat perkebunan Priangan, kota kolonial berjuluk Parijs van Java, hingga saksi sejarah Konferensi Asia Afrika 1955.
Mengingat kembali 25 September bukan sekadar mengenang seremonial tahunan, melainkan melihat kembali bagaimana sebuah kota lahir dari kebutuhan mitigasi bencana alam di Krapyak dan adaptasi terhadap infrastruktur baru pada masanya. Jejak langkah Wiranatakusumah II dan dinamika abad ke-19 tersebut tetap hidup di pusat Kota Bandung hingga hari ini.
(sud/sud)