.webp)
Sebanyak 40 desa di Kabupaten Ciamis akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026. Pelaksanaannya mulai menggunakan sistem digital yang diterapkan di seluruh desa peserta, dengan total 176 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Dari 40 desa tersebut, sebanyak 39 desa memang masuk dalam agenda Pilkades karena masa jabatan kepala desanya berakhir pada 26 Desember 2026. Sementara satu desa lainnya berasal dari Kecamatan Panumbangan. Desa tersebut sebelumnya belum berhasil melaksanakan Pilkades pada 2022 sehingga kembali diikutsertakan dalam pelaksanaan Pilkades tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekda Ciamis Andang Firman Triyadi mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan sosialisasi mengenai teknis pelaksanaan Pilkades, termasuk penerapan sistem digital.
"Hari ini kita melakukan sosialisasi bagaimana penyelenggaraan Pilkades. Perbup-nya sudah ada. Karena ada yang baru, kita menggunakan digitalisasi. Ini yang penting menjadi catatan, jangan sampai masyarakat malah khawatir atau takut karena belum tahu cara menggunakannya," kata Andang, Kamis (10/9/2026) di Aula Setda Ciamis.
Menurutnya, berbagai persoalan teknis akan dijelaskan dalam sosialisasi, termasuk bagaimana jika ada warga yang tidak memiliki telepon seluler atau ponsel pintar.
"Jadi hari ini kita jelaskan semuanya. Harapannya nanti di lapangan tidak ada lagi hal-hal yang menjadi perbincangan karena masyarakat belum memahami sistemnya," ujarnya.
Andang memastikan Pemkab Ciamis sudah siap menggelar Pilkades. Regulasi telah disiapkan, anggaran tersedia, sementara panitia pelaksana juga sudah dibentuk dan dilantik.
"Sudah berproses. Peraturan-peraturannya sudah ada, sekarang sosialisasi, penganggaran juga sudah siap. Tinggal kesiapan pada saat pemilihan," katanya.
Ia menambahkan, simulasi penggunaan sistem digital juga akan dilakukan. Sosialisasi menjadi langkah awal agar panitia dan masyarakat memahami bagaimana teknologi tersebut digunakan dalam Pilkades.
"Yang pasti nanti ada simulasi. Sekarang kita sampaikan dulu bagaimana penggunaannya. Aturannya sudah jelas, tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital itu sendiri," jelasnya.
Dari sisi pelaksanaan, penggunaan sistem digital dinilai lebih efisien. Namun, pemerintah tetap perlu menyiapkan perangkat keras yang dibutuhkan. Salah satunya dengan menyewa perangkat jika diperlukan.
Terkait potensi kecurangan, Andang menilai teknologi bukan satu-satunya faktor penentu. Menurutnya, integritas panitia tetap menjadi bagian penting dalam menjaga proses Pilkades.
"Kalau kecurangan itu sebenarnya kembali kepada niat. Tapi kita berupaya meminimalisir. Data pemilih langsung tercatat dan tidak bisa diubah-ubah. Jam berapa dia memilih juga tercatat," katanya.
Karena itu, panitia dan petugas di lapangan diminta menjaga integritas. Termasuk ketika ada warga yang karena kondisi tertentu tidak bisa datang sendiri ke TPS dan membutuhkan pendampingan.
"Ini pesta demokrasi, harus dilakukan dengan rasa senang. Prosesnya juga harus akuntabel dan dapat dipercaya, bebas, langsung, rahasia. Itu yang harus kita jaga," pungkasnya.
(iqk/iqk)
