Sorotan terkait pendangkalan kolam dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP), Kabupaten Sukabumi, terus bergulir.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi menyentil lambannya penanganan pengerukan, padahal nelayan rutin dibebani penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ketua HNSI Kabupaten Sukabumi, Dede Ola, membeberkan bahwa sedimentasi parah di kolam dermaga sudah mulai terasa sejak enam tahun lalu dan makin memburuk secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Mestinya, pemerintah cepat tanggap ketika fasilitas publik tersebut mulai lumpuh.
"Kalau sedimentasinya mulai terasa mungkin lebih dari 3 tahun, bisa dari 6 tahun yang lalu. Cuma signifikannya 3 tahun ini sudah benar-benar kelihatan pendangkalan. Harusnya kan cepat tanggap, setahun kelihatan tidak berfungsi mestinya ada respons, ada tindakan," kata Dede Ola kepada detikJabar, Jumat (4/9/2026).
Dede Ola menyoroti ketimpangan antara kewajiban yang ditarik dari nelayan dengan realisasi fasilitas di lapangan. Menurutnya, nelayan selama ini taat membayar retribusi dan PNBP ke kas pusat, mulai dari kapal di bawah 10 GT sebesar 5% hingga kapal di atas 12 mil yang mencapai 11%. Namun, janji pembagian hasil untuk perbaikan infrastruktur daerah tak kunjung terlihat wujudnya.
"Kan janjinya 30 persen kembali ke daerah. Dulu infrastruktur daerah dapat lewat DAK atau APBN-P. Sekarang giliran dipertanyakan, jawabannya malah efisiensi. Giliran program lain menyebar di mana-mana," tegasnya.
Simak Video "Video: Sempat Bertahan Hidup Sebelum Akhirnya Tewas Tertimbun Longsor di Sukabumi"
(sya/mso)