.webp)
Sorotan terkait pendangkalan kolam dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP), Kabupaten Sukabumi, terus bergulir.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi menyentil lambannya penanganan pengerukan, padahal nelayan rutin dibebani penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua HNSI Kabupaten Sukabumi, Dede Ola, membeberkan bahwa sedimentasi parah di kolam dermaga sudah mulai terasa sejak enam tahun lalu dan makin memburuk secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Mestinya, pemerintah cepat tanggap ketika fasilitas publik tersebut mulai lumpuh.
"Kalau sedimentasinya mulai terasa mungkin lebih dari 3 tahun, bisa dari 6 tahun yang lalu. Cuma signifikannya 3 tahun ini sudah benar-benar kelihatan pendangkalan. Harusnya kan cepat tanggap, setahun kelihatan tidak berfungsi mestinya ada respons, ada tindakan," kata Dede Ola kepada detikJabar, Jumat (4/9/2026).
Dede Ola menyoroti ketimpangan antara kewajiban yang ditarik dari nelayan dengan realisasi fasilitas di lapangan. Menurutnya, nelayan selama ini taat membayar retribusi dan PNBP ke kas pusat, mulai dari kapal di bawah 10 GT sebesar 5% hingga kapal di atas 12 mil yang mencapai 11%. Namun, janji pembagian hasil untuk perbaikan infrastruktur daerah tak kunjung terlihat wujudnya.
"Kan janjinya 30 persen kembali ke daerah. Dulu infrastruktur daerah dapat lewat DAK atau APBN-P. Sekarang giliran dipertanyakan, jawabannya malah efisiensi. Giliran program lain menyebar di mana-mana," tegasnya.
Terkait desakan pengerukan dermaga, Dede Ola menyebut persoalan ini sebenarnya sudah disampaikan saat pihaknya beraudiensi dengan Komisi IV DPR RI, salah satunya politikus PKS, Slamet. Kendati sempat dijanjikan masuk anggaran tahun ini, tanda-tanda pengerukan belum juga tampak dan berpotensi molor ke tahun depan.
Tak hanya urusan lumpur dermaga yang membuat kapal kandas, nelayan di Palabuhanratu kini dihantam masalah beruntun. Dede Ola mengungkapkan kuota bahan bakar jenis solar bersubsidi untuk nelayan justru dipangkas drastis di tengah momentum musim panen ikan.
"Kebutuhan nelayan ini mendesak skala prioritas, termasuk kelangkaan solar akibat pengurangan kuota. Dari 320 KL solar dikurangi jadi 240 KL, ada pemotongan 80 KL. Kita sempat ke DPR RI minta dikembalikan ke kuota awal, bukan minta nambah," beber Dede Ola.
Ironisnya, kata dia, setelah pertemuan tersebut kuota solar justru kembali disusutkan. Hal ini kian mencekik operasional nelayan yang bersiap menyongsong musim timur atau kemarau.
"Setelah audiensi malah dikurangi lagi jadi 230 KL. Dulu saja dengan kuota normal masih kekurangan, apalagi dikurangi pas musim ikan begini, dobel kekurangannya. Alih-alih ditambah, malah terus dipangkas. Arah perhatiannya terlihat lebih ke program ego sendiri ketimbang kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Simak Video "Video: Sempat Bertahan Hidup Sebelum Akhirnya Tewas Tertimbun Longsor di Sukabumi"
[Gambas:Video 20detik] (sya/mso)
