Pemkot Bandung telah menyiapkan anggaran senilai Rp 56,5 miliar tahun ini untuk kebutuhan operasional Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Anggaran dengan nomenklatur bernama publik service obligation (PSO) tersebut nantinya bakal digunakan untuk urusan subsidi BRT seperti tarif, gaji sopir, bahan bakar hingga operasional armada tersebut.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski telah dianggarkan, uang puluhan miliar itu belum dicairkan. Ia mengakui ada beberapa masalah yang harus dibicarakan terlebih dahulu untuk menemukan solusinya.
Salah satunya terjadi karena pihak BRT telah menganggap bahwa armada tersebut sudah beroperasi sejak 1-31 Agustus 2026. Meski saat ini baru proses pembangunan halte, BRT kata Farhan menyatakan armadanya telah beroperasi dalam bentuk Metro Jabar Trans (MJT).
"Semalam kita udah diskusi tentang PSO ini. PSO ini hitungannya bahwa sejak 1 Agustus kemarin, menurut BRT, itu operasional BRT sudah berjalan dari tanggal 1-31 Agustus dalam pengoperasian Metro Jabar Trans dan feeder," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (24/8/2026).
"Ini dianggap sebagai sebagai operasional BRT yang sudah berjalan. Nah, untuk itu, kami akan ngobrol lagi dengan pemerintah kota/kabupaten, apakah kita Kita sepakat enggak dengan hitungannya," ucapnya menambahkan.
BRT diketahui akan menjangkau wilayah Bandung Raya seperti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Sumedang. Namun, baru Kota Bandung yang menyiapkan anggaran PSO di APBD 2026 senilai Rp 56,6 miliar.
Menurut Farhan, hitung-hitungan pembayaran PSO atau subsidi itu nantinya akan ditagihkan pihak BRT pada 1-5 September 2026. Pemkot Bandung kata Farhan, punya waktu beberapa hari ini untuk berdiskusi dengan DPRD.
"Akan mulai dihitung tuh tagihannya, akan mulai keluar tanggal 1 sampai 5 September. Hari ini kami akan bicarakan juga dengan DPRD, jadi kita punya waktu sekitar 10 hari ini untuk memastikan bahwa semua tagihannya nanti itu rekonsiliasi angkanya masuk akal dan diterima oleh semuanya," ucapnya.
"Karena yang akan ditagih nanti Provinsi Jawa Barat, Cimahi, Kota Bandung, Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Sumedang. Kalau kita mah sudah menganggarkan, tapi kita masih tahan," tuturnya.
Farhan melanjutkan, Pemkot Bandung ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana skema hitung-hitungan pembayaran PSO itu. Sebab menurutnya, Pemkot enggan kebijakan tersebut justru menimbulkan polemik.
"Karena kita ingin kita kesepakatan bersama dulu hitungannya seperti apa. Karena kalau masyarakat sama anggota DPRD menanyakan, "Cik mana BRT teh?" Ini tangihannya. Perasaan belum jadi apa-apa, bangunan juga belum jadi. Kayak gitu kan kita musti mengatur ekspektasinya," ucap Farhan.
"Subsidinya macam-macam. Jadi kita teh masing-masing memberikan kontribusi, sebetulnya untuk untuk subsidi operasional. Gaji para supir, bahan bakar, pemeliharaan, pengadaan. Anggarannya belum dibayar, baru disiapkan Rp 56 miliar setahun," katanya.
Farhan pun menyatakan, Pemkot Bandung bakal menegosiasikan terlebih dahulu mengenai kebijakan tersebut. Sebab nantinya, Pemkot bakal dibebani 25 persen dari sekitar Rp 200 miliar untuk operasional BRT.
"Pemkot pengennya operasional dulu udah dedicated line ya. Karena pembangunan ini aja kan kita menimbulkan banyak masalah dan belum selesai masalahnya. Pengalihan parkir, penanganan dampak terhadap PKL dan lain-lain juga belum selesai ini," ungkapnya.
"Kalau persentase (operasional BRT) terbesar sih pasti di kita. Dari Rp 200 miliar setahun itu, kita kebagian sekitar hampir 25 persen setahun," pungkasnya.
Simak Video "Menggugah Selera dengan Kuliner Istimewa di Bogor"
(ral/dir)