Dua posisi strategis di lingkungan BUMD Jabar yakni PT Migas Utama Jabar (MUJ) dan PT MUJ ONWJ kini diisi figur yang memiliki rekam jejak kedekatan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Undang Sudrajat dipercaya menjadi Direktur PT Migas Utama Jabar (MUJ), BUMD yang 100 persen sahamnya dimiliki Pemprov Jabar. Sementara Dwi Jati Utomo ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Migas Hulu Jabar ONWJ (MUJ ONWJ), salah satu anak perusahaan MUJ.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Undang diketahui pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Dedi Mulyadi pada Pilgub Jabar 2024. Sedangkan Dwi Jati adalah Ketua Timses Dedi Mulyadi juga pada kontestasi tersebut.
Kini, Undang memimpin perusahaan yang membawahi sejumlah entitas, termasuk MUJ ONWJ, PT Energi Negeri Mandiri (ENM), dan MUJ Energi Indonesia (MUJI).
Di tengah polemik soal perubahan jajaran manajemen tersebut, MUJ mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada semester I 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Mohamad Romli pendapatan usaha MUJ pada semester I 2026 mencapai Rp664 miliar. Angka tersebut tumbuh 22 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka Rp545 miliar.
"Pendapatan Usaha Semester I 2026 sebesar Rp664 M, tumbuh 22% dibandingkan Rp545 M pada SMT I 2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh ketiga entitas, terutama PT MUJ Energi Indonesia yang tumbuh signifikan 41%, disusul PT Migas Hulu Jabar ONWJ 22%, sementara PT Energi Negeri Mandiri justru turun -12%," ujar Romli, Jumat (21/8/2026).
Menurut Romli, penurunan pendapatan ENM terjadi karena pendapatan perusahaan tersebut merupakan carry over dari proyek yang sudah berjalan.
Meski pendapatan meningkat, kenaikan tersebut belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan laba kotor. Beban pokok pendapatan justru meningkat 24 persen, dari Rp492 miliar menjadi Rp611 miliar pada semester I 2026.
Kondisi itu membuat laba kotor MUJ masih berada di angka Rp53 miliar atau relatif tidak berubah dibandingkan semester I 2025. "Meski capaian terhadap RKA SMT I tetap tercapai 101%," kata Romli.
Perubahan yang lebih besar justru terjadi pada beban operasi. MUJ mampu menekan beban operasi sebesar 42 persen, dari Rp31 miliar menjadi Rp18 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari beban administrasi umum yang turun 38 persen serta beban CSR yang turun hingga 100 persen.
"Efisiensi beban operasi inilah yang menjadi pendorong utama kenaikan Laba Usaha sebesar 61% secara YoY menjadi Rp34 M, dari 2025 sebesar Rp21 M," ujar Romli.
Efisiensi tersebut ikut memperbaiki posisi laba bersih MUJ. Pada semester I 2025, MUJ masih mencatat rugi bersih sebesar Rp169 miliar. Namun pada semester I 2026, perusahaan berbalik membukukan laba bersih sebesar Rp2,5 miliar.
"Laba (Rugi) Bersih mengalami perubahan paling signifikan: dari rugi Rp169 M pada SMT I 2025 menjadi laba Rp2,5 M pada SMT I 2026," katanya.
Perubahan tersebut terjadi meski beban pajak mengalami kenaikan cukup besar. Beban pajak pada semester I 2026 mencapai Rp25 miliar, naik 65 persen dari Rp15 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Romli juga menjelaskan adanya faktor lain yang memengaruhi perubahan kinerja tersebut, khususnya dari bagi hasil Participating Interest (PI) di Wilayah Kerja ONWJ.
"Perubahan yang signifikan dikarenakan pada tahun 2025 bagi hasil PI merupakan $1/bulan dikarenakan besarnya biaya expenditure pada Wilayah Kerja ONWJ untuk perbaikan fasilitas," ujar Romli.
(bba/sud)
