Kota Tasikmalaya Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Kota Tasikmalaya Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan

Faizal Amiruddin - detikJabar
Selasa, 14 Jul 2026 16:00 WIB
Petugas BPBD saat melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan di wilayah Kecamatan Purbaratu Tasikmalaya.
Petugas BPBD saat melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan di wilayah Kecamatan Purbaratu Tasikmalaya. (Foto: Faizal Amiruddin)
Tasikmalaya -

Ancaman krisis air bersih mulai membayangi Kota Tasikmalaya seiring memasuki musim kemarau. Menanggapi situasi ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya menyepakati usulan penetapan status siaga darurat kekeringan.

Keputusan ini diambil setelah tim gabungan melakukan kaji cepat di lapangan dalam beberapa hari terakhir.

Langkah ini diprioritaskan untuk memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam memitigasi dampak kekeringan yang diprediksi akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova mengungkapkan langkah antisipasi ini merujuk pada prediksi cuaca dari BMKG. "Berdasarkan informasi dari BMKG puncak kemarau diperkirakan bulan Juli sampai September," kata Budi, Selasa (14/7/2026).

ADVERTISEMENT

Sebagai langkah konkret, BPBD telah menerjunkan tim asesmen selama sepekan terakhir untuk menyisir wilayah potensial terdampak.

Berdasarkan data kaji cepat per 8 Juli 2026, tercatat ada 98 titik di 12 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan mulai mengalami krisis air bersih dan membutuhkan pasokan logistik air secepatnya.

Secara akumulatif, potensi kekeringan ini mengancam sedikitnya 7.287 Kepala Keluarga (KK) atau setara dengan 27.825 jiwa. "Total wilayah yang membutuhkan air bersih 5 Kecamatan, 12 Kelurahan, 98 titik, 7.287 KK dan 27.825 Jiwa. Itu hasil kaji cepat yang kami lakukan," kata Budi.

Kecamatan Mangkubumi menjadi wilayah dengan dampak paling masif, disusul oleh empat kecamatan lainnya.

Berikut adalah rincian sebaran wilayah yang membutuhkan distribusi air bersih:

Kecamatan Mangkubumi:

  • Kelurahan Karikil: 33 titik rawan (2.281 KK / 12.003 jiwa)
  • Kelurahan Cigantang: 2 titik rawan (43 KK / 150 jiwa)

Kecamatan Purbaratu:

  • Kelurahan Singkup: 16 titik rawan (1.786 KK / 5.336 jiwa)
  • Kelurahan Sukaasih: 2 titik rawan (113 KK / 333 jiwa)

Kecamatan Tamansari:

  • Kelurahan Tamansari: 10 titik rawan (662 KK / 2.440 jiwa)
  • Kelurahan Setiawargi: 5 titik rawan (558 KK / 1.566 jiwa)
  • Kelurahan Sumelap: 5 titik rawan (116 KK / 277 jiwa)

Kecamatan Kawalu:

  • Kelurahan Cilamajang: 12 titik rawan (757 KK / 2.420 jiwa)
  • Kelurahan Leuwiliang: 7 titik rawan (172 KK / 488 jiwa)
  • Kelurahan Urug: 1 titik rawan (40 KK / 120 jiwa)

Kecamatan Cibeureum:

  • Kelurahan Setianegara: 3 titik rawan (577 KK / 2.200 jiwa)
  • Kelurahan Setiajaya: 2 titik rawan (182 KK / 492 jiwa)

Dari total 69 kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya, BPBD mencatat 59 kelurahan masuk dalam zona potensi terdampak kekeringan berdasarkan hasil asesmen terbaru.

Sementara itu, 10 kelurahan sisanya hingga kini masih terpantau aman dan belum melaporkan adanya indikasi krisis air.

"Untuk sementara, 59 kelurahan kami kategorikan memiliki potensi terdampak kekeringan. Mudah-mudahan 10 kelurahan yang belum melaporkan kondisi wilayahnya tetap aman dan tidak mengalami kekurangan air bersih," kata Budi.

Di sisi lain, BPBD juga bergerak cepat melakukan langkah koordinasi dengan instansi vertikal seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengatur ritme dan frekuensi pembukaan pintu air. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan air untuk sektor pertanian.

Meskipun pasokan air bersih di beberapa titik mulai menyusut, Budi menegaskan situasi di Kota Tasikmalaya saat ini masih relatif terkendali dan belum masuk ke fase kritis.

"Belum ada yang kekeringan ekstrim. Statusnya kita masih siaga, belum kedaruratan atau tanggap darurat," kata Budi.

Sebagai solusi jangka pendek demi kelancaran logistik, BPBD mengimbau masyarakat di zona merah kekeringan untuk mulai menyiapkan wadah penampungan air kolektif, seperti tandon atau kolam terpal portable di lingkungan masing-masing.

Hal ini diperlukan agar saat armada tangki air datang, proses bongkar muat air bersih berjalan cepat tanpa harus mengantre jeriken perorangan yang memakan waktu lama.

"Ini untuk mengefektifkan waktu pendistribusian air. Karena, kalau diberikan kepada perorangan yang menggunakan jerigen atau galon akan memakan waktu yang cukup lumayan lama. Dampaknya pendistribusian air terhambat," kata Budi.

(sud/sud)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads